sorot pendidikan

Kata Tumpak Hutabarat : Tenaga Honorer yang Berkerja di Instansi Swasta Tidak Memenuhi Kriteria Kategori I Maupun II

2011-07-12T23:10:00.000-07:00

Senin, 11 Juli 2011 14:50
Audiensi DPRD Kabupaten Merangin ke BKN

Jakarta-Humas BKN, Kesedihan tampak dari wajah Laila dan Gina, dua orang honorer yang ikut hadir dalam audiensi antara anggota DPRD Kabupaten Merangin dengan BKN, Senin (11/7). Laila dan Gina sendiri merupakan tenaga honorer yang tidak lolos dalam database kategori I dan telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKN dan BPKP pada 2010 lalu. Mereka merupakan wakil dari 32 orang honorer yang tidak lolos masuk data ketegori I. Kedatangan mereka ke BKN merupakan bentuk upaya untuk menyalurkan aspirasi nasib mereka yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Merangin, BKD dan Asisten Sekretaris Daerah.

Para anggota Dewan ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Humas Tumpak Hutabarat, Kepala Seksi Dalpeg III C Agus TK dan Fungsional Umum M. Reza Putra di Ruang Data lantai 1 Gedung I BKN Pusat Jakarta. Dalam pemaparannya, Anggota Dewan menyampaikan asprirasi para tenaga honorer yang tidak masuk dalam database kategori I dimana mereka terganjal kali pertama pada tahun 2005 dikarenakan masa kerja kurang dua hari untuk genap satu tahun pada 2005, dan kemudian terganjal lagi pada pendataan tahun 2010 dikarenakan bekerja bukan di instansi pemerintah. Lebih lanjut Para anggota dewan menjelaskan bahwa mereka (honorer-red) telah bekerja sejak tahun 2002. Dalam audiensi para anggota dewan mempertanyakan apakah masih dimungkinkan 32 tenaga honorer ini masuk dalam data untuk kategori I ataupun II karena SK pengangkatan ditandatangani Bupati Merangin dan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten Merangin.

Menanggapi hal itu, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa BKN hanya melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terkait para honorer yang ada tersebut, kebijakan pemerintah menetapkan bahwa syarat akumulatif yang ditetapkan di antaranya mengharuskan honorer yang bersangkutan bekerja pada instansi pemerintah, sehingga apabila ada honorer yang bekerja di instansi swasta meskipun dibiayai oleh APBD, maka honorer tersebut tidak dapat masuk kategori I maupun II. Namun demikian, Tumpak Hutabarat menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang menggodok RPP tentang pengangkatan tenaga honorer yang tercecer dan juga tentang pegawai tidak tetap (PTT) guna mengakomodir para tenaga honorer yang tidak dapat menjadi CPNS. “PNS bukanlah segala-galanya, dan mudah-mudahan ibu-ibu ini (honorer-red) mendapatkan kompensasi yang layak dengan RPP PTT yang akan dikeluarkan pemerintah,” pesan Tumpak Hutabarat pada tenaga honorer Kabupaten Merangin. (fhu)

Halah, Komite Sekolah

2011-05-23T23:59:00.000-07:00

Masalah muncul nanti setelah para orangtua menerima pengumuman pendaftaran ulang masuk sekolah untuk anaknya. Kalau bisa sih sekolah gratis, tapi mana ada sekolah yang tidak mengenakan pungutan untuk mendanai keunggulannya.

Lalu semua sekolah mulai menonjolkan peran komite sekolah. Sebab banyak kebijakan keuangan sekolah yang harus dilegalisir oleh komitenya, bukan melulu kepala sekolah dan para stafnya. Besar juga andil komite sekolah dalam menentukan seberapa murah atau mahalnya pungutan tersebut, baik sebelum maupun sesudah dilegitimasi dengan persetujuan kepala daerah.

Kalau tak puas, para orangtua akan minta keringanan, atau protes ke kepala sekolah.Ini artinya masyarakat atau para orangtua tidak mengaitkan dengan kinerja para fungsionaris komite sekolah, sehingga apriori kepada kepala sekolah dan stafnya.

Sebagai suatu lembaga yang bersifat mandiri, komite sekolah tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan, tetapi dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat (stakeholders pendidikan) dengan pemerintah demi menampung dan menganalisis berbagai ide, tuntutan, dan kebutuhan dunia pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, para praktisi dan pemerhati pendidikan.

Namun perlu diakui, bahwa sampai detik ini keberadaan dan fungsi dari sebagian besar komite sekolah masih belum mantap, belum sesuai harapan, belum optimal. Bahkan citra komite sekolah sebagai lembaga identik dengan BP3 tempo dulu masih sangat membekas.

Lebih ditegaskan lagi dengan sepak-terjang komite sekolah yang nampak hanya beroperasional aktif di seputar penggalian dana, terutama di awal tahun ajaran beberapa bulan lagi. Perannya begitu besar disaat pungutan dana sumbangan kegiatan sekolah disampaikan kepada para orangtua siswa baru.

Merefleksi Guru Swasta

2011-05-20T23:36:00.000-07:00

Aku menyebutnya guru swasta, untuk memberikan julukan status teman-temanku guru yang non-PNS dan mengajar di sekolah/madrasah swasta. Bahkan Pemerintah dan para anggota DPR RI kayaknya tak banyak tahu, bahwa di sekolah/madrasah swasta itu mereka masih dibedakan lagi oleh pihak Yayasan yang merekrut mereka.

Sebagian kecil mereka ditetapkan sebagai guru tetap dan banyak lainnya yang diangkat oleh Yayasan menjadi guru tidak tetap. Kewajiban mereka sama dihadapan siswa dalam ruang-ruang kelas, tetapi dibayar lebih kecil di ketentuan hak menerima kesejahteraan. Lengkap sudah keterpurukan nasib guru swasta berstatus guru tidak tetap Yayasan ini, karena Pemerintah dan anggota DPR RI pun tak mau tahu ihwal adanya ketimpangan tersebut.

Yang Pemerintah dan anggota DPR ketahui ternyata hanya guru non-PNS dengan status guru tidak tetap yang mengajar di sekolah/madrasah negeri. Mereka menyebutnya sebagai guru honorer. Dan terbukti pada tahun 2005, selayaknya anak emas negara, kepada mereka diberikan hak menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa tes, asalkan sesuai dengan ketentuan dalam PP 48/2005, yang bagi guru swasta PP ini sangat diskriminatif.

Perlakuan diskriminatif ini ditunjukkan terang-terangan lagi pada tahun 2006, dimana para guru swasta untuk mendaftarkan diri sebagai peserta tes CPNS saja tak boleh, karena dilarang oleh aturan dalam surat Men-PAN No. B/2409/M.PAN/10/2006.

Tak menyalahi kodrat, mereka yang sama-sama merasakan getirnya didiskriminasi mulai berhimpun dalam wadah-wadah organisasi guru swasta. Kemudian pada tahun 2007 terjadilah beberapa kali penekanan dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah, tapi malah secara arogan pemerintah menerbitkan PP nomor 43/2007.demi memperkuat posisi PP 48/2005.

Di penghujung tahun 2006 program sertifikasi guru dalam jabatan hanya dikhususkan bagi guru PNS. Sejak tahun 2007 guru swasta diberi kesempatan hanya yang berstatus guru tetap Yayasan, sedangkan guru tidak tetap Yayasan diabaikan, bahkan didiskualifikasi bagi yang terlanjur tercatat sebagai peserta sertifikasi guru dalam jabatan.

Seandainya semua guru swasta boleh mengikuti pun jatahnya juga cuma 15% sampai maksimal 25% dari jumlah seluruh peserta. Prosentase ini jelas memperlihatkan suatu bentuk kebijakan diskrimnatif juga. Halnya berlanjut hingga ke pencairan Tunjangan Profesi Pendidik. Guru-guru PNS, walau lulus lebih kemudian, dikedepankan penerimaannya ketimbang guru swasta yang masih direbetkan dengan proses inpassing berlarut-larut.

Makin tidak adil dan tidak realistis perlakuan pemerintah, ketika kepada guru swasta yang mengajar kurang dari 24 jam/minggu malah dikenakan disinsentif. Padahal jika pemerintah berkenan menggunakan pendekatan kesejahteraan, seharusnya merekalah yang lebih pantas mendapatkan Tunjangan Fungsional, misalnya.

Sekarang, 2011, nasib guru swasta tetap saja swasta. Tak ada tangan pemerintah dan wakil rakyat yang benar-benar peduli, kecuali melemparkan janji-janji yang malah membuat guru swasta banyak lupa diri. Bahwa menjadi guru swasta seharusnya profesional, bermartabat, dan sejahtera. Dan ini tak harus dijalani melalui sulih status menajdi PNS. Jadi, tak salah lagi, jika persoalan guru swasta ini meyakinkan sekali sebagai persoalan masalah pendidikan yang paling Indonesia.

Organisasi Guru Swasta Kok Nuntutnya PNS

2011-05-20T23:33:00.000-07:00

Mendirikan organisasi tentu memiliki visi yang jelas agar setiap langkah perjuangan dilakukan dengan tegas dan terarah. Tidak perlu terang-terangan saya tunjukkan, tapi saya tahu beberapa organisasi guru swasta yang berjuang demi menjadi PNS. Inilah organisasi guru paling Indonesia.

Di samping berunjuk rasa, beberapa organisasi guru swasta itu telah bolak-balik ke Jakarta melakukan audiensi dengan Komisi-komisi di DPR RI, terkait dengan masalah pengangkatan guru honorer non APBD/APBN menjadi CPNS. Tetapi, sampai tahun 2011 ini peraturan pemerintah tentang guru swasta yang didambakan itu belum juga terbit.

Perjuangan mereka pun berlanjut sampai detik ini, walau bagi saya terasa banget adanya kontradiksi. Mereka membanggakan diri berorganisasi sebagai guru swasta, berjuang tak kenal lelah, melakukan perlawanan dan penekanan kepada pemerintah dan DPR RI, tetapi kok nuntutnya menjadi guru PNS. Ini kan jadi seperti pengusaha tahu yang selalu bermimpi sukses jadi pengusaha tempe.

Setiap guru swasta memiliki banyak kekurangan, di samping kelebihannya. Alih-alih memahami ini sebagai suatu keniscayaan, masih banyak yang memandang kekurangan itu bagaikan sebuah borok bagi dunia pendidikan, sehingga wajib disembuhkan. Maunya kesembuhan itu berlangsung dengan segera, dengan pendekatan mengangkat mereka menjadi guru PNS. Padahal guru-guru honorer PP 48/1005 jo PP43/2007 saja masih perlu dipertanyakan, capaian apa yang telah dihasilkannya selama ini, selain hanya sekedar bersulih status?

Selama ini tidak henti-hentinya guru diminta segera mengubah realita keterpurukan dunia pendidikan kita. Untuk itu, berbagai topik seminar, lokakarya, atau semiloka sudah dan akan sering digelar. Tentu saja diikuti oleh banyak guru dengan berbagai alasan. Apapun itu, sayangnya belum bisa sepenuhnya ditunjukkan hasil didikannya oleh para lulusan kemarin.

Halah, Sekolah!

2011-05-13T20:32:00.000-07:00

Menjelang sekolah mengakhiri tahun ajaran dan hendak memulai tahun ajaran baru, kayaknya hampir setiap orangtua siswa tahu, meskipun tidak semua merasakan, bahwa pendidikan kok sepertinya sudah diperlakukan sebagai komoditas.

Buktinya, pendidikan diatur sesuai hukum pasar. Siapa yang mampu membeli, silahkan ambil barangnya dan siapa bisa membayar silahkan masuk. Celakanya, bila para siswa tidak bisa melunasi SPP dll yang dipersyaratkan, maka tidak dapat masuk di sekolah tersebut. Mereka yang sudah berstatus siswa pun tidak diperkenankan mengikuti ulangan semester, ujian dan sebagainya, selalu dikurangi atau dihilangkan hak-hak menikmati pendidikan seperti yang lainnya.

Halah, mengerti begitu tetap saja banyak orangtua berebut pengen menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang mesti mahal beayanya. Sebab, ada banyak janji pemberian beasiswa untuk orang miskin. Tapi dalam praktiknya sering mengecewakan, karena beasiswa hanya diberikan kepada amat sedikit orang miskin yang pintar saja. Lalu bagaimana nasib para orangtua siswa yang membeayai pendidikan anak-anak mereka yang tidak pintar dan mereka terlanjur miskin?

Kalau dikatakan ironis juga benar adanya, yaitu ihwal kucuran dana subsidi pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan. Jatuhnya lebih sering ke halaman sekolah-sekolah favorit, yang kebanyakan muridnya justeru pintar dan kaya.

Di sisi lain, rasa-rasanya pemerintah masih membiarkan rakyat semakin tidak mempercayai upaya penyelenggarakan pendidikan gratis. Bahkan dianggap bohong, dengan bukti dihadapkannya mereka terus-menerus dengan biaya sekolah yang menjadi semakin mahal. Padahal sebentar lagi para orangtua akan memasukkan kembali anak-anaknya ke sekolah baru.

Kalau terhadap rakyat seperti itu, bagaimana untuk berniat meningkatkan kesejahteraan guru, dan lain-lainnya.

Halah, Pemerintah !

2011-05-13T20:30:00.000-07:00

Ya, ya! Bisa boleh dipercaya kok kalau pemerintah sudah berbenah ihwal sekolah dan guru-gurunya. Program membenahi sekolah yang dinding-dinding atau atap kelasnya rusak memang sudah lama ada. Bahkan semua tahu juga lah kalau untuk itu disediakan dana milyaran rupiah.

Ah, tapi jangan mengelak loh, nyatanya masih selalu ada kok berita sekolah rusak dan tak layak dipakai buat kegiatan belajar mengajar. Itu tak termasuk yang dihancurkan oleh bencana alam.

Di sisi lain, rasa-rasanya pemerintah masih membiarkan rakyat semakin tidak mempercayai upaya penyelenggarakan pendidikan gratis. Bahkan dianggap bohong, dengan bukti dihadapkannya mereka terus-menerus dengan biaya sekolah yang menjadi semakin mahal. Padahal sebentar lagi para orangtua akan memasukkan kembali anak-anaknya ke sekolah baru.

Kalau terhadap rakyat seperti itu, bagaimana untuk berniat meningkatkan kesejahteraan guru, dan lain-lainnya.

Halah, Berani Melawan Perintah Pemerintah

2011-05-13T20:27:00.000-07:00

Setiap kali saya melihat rakyat ditertibkan, herannya kok rakyat malah berani melawan pemerintah. Walau biasanya juga kalah, seperti penertiban pasar dan kaki lima, atau bangunan liar. Dan yang terakhir ini, mereka yang naik kereta api secara nekat. Ada yang tanpa membeli karcis, ada yang enjoy menduduki atap-atap gerbong.

Tapi kok sisi edukasinya ada setelah saya menyimak peristiwa aktual yang dilakukan oleh mereka itu. Saya melihatnya dari keberanian mereka melawan pemerintah. Bahwa demi sesuatu yang hanya mereka yang bisa memahami, pemerintah tidak, mereka tak kenal lagi apa itu ketertiban yang dikehendaki oleh aturan.

Fenomena ini akan berlangsung sampai kapan? Apakah yang sedang dilakukan guru-guru di ruang-ruang kelas tidak mungkin dapat dikaitkan dengan itu?

Halah, biarin saja lah mereka berani melawan pemerintah. Orang wakil-wakil mereka yang duduk di dewan perwakilan terhormat juga nggak peduli kok.

Sejarang Apa Gerangan Kecurangan UN Dipampang? Oleh : Eddy Soejanto*

2011-05-11T05:30:00.000-07:00

Sejarang Apa Gerangan Kecurangan UN Dipampang?

Oleh : Eddy Soejanto*

(dimuat di Media Mataraman Edisi 167 Mei 2011

Terbayang-bayang di mata saya saat teringat kembali acara pertemuan antara para petinggi SMA se Ponorogo dengan para calon pengawas ruang Ujian Nasional (UN) menjelang pelaksanaan UN SMA 2011. Kesannya masih bisa saya rasakan, bagaimana optimis Pak Sis dengan tema UN 2011 yang harus jujur dan berkualitas, juga bagaimana permintaan legowo dari Pak Hastomo, dan regeng-nya suasana oleh celoteh Pak Sugeng.

Sayangnya, situasi sekondusif itu tak dapat seluruhnya diboyong ke ruang-ruang UN pada saat pelaksanaan UN. Sejak hari pertama saja emosi pengawas ruang UN sudah banyak dipanas-panasi dengan sikap ndableg-nya siswa penempuh UN yang berani membawa hape ke ruang UN.

Pantas saja mereka lakukan itu, sebab ternyata para siswa penempuh UN memang sangat membutuhkan hape di dalam ruang-ruang UN. Buat apalagi kalau tidak untuk mengutip kembali jawaban soal yang diterima melalui SMS.

Ketika pengawas ruang UN mengetahui ini, hilanglah legowo menoleransi, sehingga beberapa pengawas ruang UN dikesankan sebagai memberikan tekanan berlebih atas sikap kepengawasan mereka. Padahal prosedur yang mereka lakukan ini benar. Untung tidak menimbulkan clash dengan siswa penempuh UN seperti pernah kejadian beberapa tahun lalu di sebuah SMA negeri yang akhirnya terbawa ke ranah pelanggaran hukum.

Tak kalah heboh yang terjadi di hari kedua adalah akibat ulah beberapa siswa penempuh UN dilihat pengawas ruang UN sanggup mengisi jawaban sekitar separuh soal dari seluruh soal mata pelajaran yang diujikan. Dan ini hanya berlangsung beberapa saat setelah naskah soal selesai dibagikan. Mudah diduga, sumber jawabannya ditemukan oleh pengawas ruang UN tak lepas dari hape atau berupa catatan di secuil kertas yang disembunyikan rapi. Demikian seterusnya.

Maka tak heran kemudian merebak berita kasus kecurangan justru di tempat-tempat lain seperti Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Bahkan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) sanggup membeberkan temuannya terkait kecurangan pada pelaksanaan UN SMA 2011. Kecurangan tersebut terjadi di DI Yogyakarta, Aceh Utara, Bekasi, Probolinggo, Bengkulu, dan Lampung Tengah.

Oleh karena itu, media massa sempat mengunggah pernyataan Mendiknas yang berani berkata, bahwa kecurangan itu wajar, walaupun tetap harus diterapkan sanksinya. Lalu sejarang apakah gerangan kecurangan UN di kabupaten kita dipampangkan? Tak sekalipun seingat saya. Apakah ini sebagai penanda para siswa penempuh UN SMA di Ponorogo telah dapat memenuhi harapan pelbagai pihak untuk melaksanakan UN secara jujur dan berkualitas?

Terlepas dari hal itu, masih terdapat pernik-pernik UN SMA 2011 yang tak pantas dilepas begitu saja. Bisa diberikan catatan, seperti pada peristiwa repotnya pengawas ruang UN dan panitia subrayon di hari terakhir UN. Para pengawas ruang UN dikagetkan dengan kode paket soal P46 di dalam amplop naskah soal yang berisi mata pelajaran bukan semestinya diujikan. Panitia UN pun harus menggandakan soal guna menutup kekurangannya sesuai prosedur, dan ini cukup membuat mereka berkeringat.

Dan yang tak dapat diabaikan adalah catatan terhadap tendensiusnya si pengedar kunci jawaban soal melalui hape yang dengan gegabah menuliskan nama seseorang sebagai sumber pada saat mengirimkan lewat SMS. Dan seandainya yang diterakan di sana adalah nama identitas Anda, maka tentu bisa Anda bayangkan akan menjadi serunyam bagaimanakah dampak yang diakibatkannya?

Jadi, kalau kasus ini bukan bertujuan sebagai pembunuhan karakter terhadap seseorang, terus kelakuan buruk yang mana lagi pantas disebutkan? Dari beberapa nama yang saya dapat, ternyata hanya satu nama telah melakukan pembelaan yang sangat mengundang simpati melalui jejaring sosial facebook.

Sedangkan dari soal UN, setelah beberapa guru menganalisa terhadap paket soal P12, P25, P39, P46 dan P54, mereka menemukan bahwa soal-soal itu hanya dibedakan dengan menggeser-geser nomer soal saja, bahkan ada soal yang sama persis di kelima tipe itu .

Kok enak banget kerja si pembuat soal bertaraf nasional itu, komentar guru-guru itu. Coba saja MGMP Kabupaten Ponorogo ditugasi membuat soal-soal UN, mereka jamin sanggup membuat yang tidak sekedar main geser nomernya saja. Ini sudah dibuktikan oleh mereka pada soal-soal try out UN. Nah, hebat bukan guru-guru Ponorogo?

Tentu saja tak kalah hebatnya adalah kinerja panitia penyelenggara dan subrayon atas besarnya kepedulian mereka terhadap kebutuhan pengawas ruang UN. Untuk itu, di kesempatan memberikan sambutan mewakili teman-teman pengawas ruang UN saat mengakhiri tugas, sempat saya ucapkan terimakasih atas segala gupuh, aruh, suguh, dan isi amplop yang ternyata utuh bahkan diberi imbuh.

*Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

SMS Jawaban Soal UN SMA Sudah Diterima Sebelum ke Sekolah

2011-04-21T05:19:00.000-07:00

OPINI | 21 April 2011 | 14:01

Teman-temanku pengawas ruang UN terkejut banget. Sebab sesuai prosedur, LJUN dibagikan lebih dulu ke siswa peserta UN sebelum lembar soalnya. Langkah ini dilakukan agar para siswa memiliki cukup waktu buat mengisi identitas diri peserta UN dan sebagainya. [Maaf, demi melindungi sumber, aku tak sebutkan nama-nama]

Keajaiban terjadi, ternyata hampir semua penempuh UN bisa menjawab semua soal dengan menandai LJUNnya!

Ini jelas fenomena kebocoran soal, artinya ada yang sudah menjawabi soal sebelum soal itu dibagikan dalam ruang-ruang ujian. Tapi dari manakah asal soalnya?

Aku tak bisa memberikan jawaban asal atau sumber kebocoran, yang jelas jawaban soal melalui sms itu 100% benar! Dan makin kuherankan, anak-anak itu menerima sms pada jam-jam sebelum mereka berangkat sekolah.

Ampun pemerintah, pendidikan macam inikah yang kauhasilkan setelah berkali-kali ujian nasional? Dan jika ini nanti terjadi pula di ujian nasional SMP dan yang sederajat, duh, mau komentar gimana lagi.

Ternyata Enak Cuma Menggeser-nggeser ... !

2011-04-20T02:43:00.000-07:00

Ingat waktu UN tahun lalu, dimana soal hanya 2 tipe disediakan dua amplop LJUN, untuk tipe ‘A’ dan tipe ‘B’. Tapi justru untuk 5 tipe soal tahun ini, kok semua jawaban dalam LJUN disatukan jadi satu amplop.

Curiga, apakah jawaban soal-soal kelima tipe itu sama, tim saya bergerak melakukan analisis terhadap 5 tipe soal Matematika IPS Paket 12, Paket 25, Paket 39, Paket 46, dan Paket 54 yang sudah diujikan pada hari Selasa 19 April 2011 lalu.

Hasilnya adalah : ada lima nomor soal, yaitu soal nomor 6, 16, 19, 30 dan 35 persis sama di lima paket, yaitu Paket 12, Paket 25, Paket 39, Paket 46, dan Paket 54.

Dan soal nomor 28 dan 29 persis sama di tiga paket, yaitu Paket 12, Paket 25, dan Paket 39. Soal nomor 26 Paket 46 sama persis nomor 26 Paket 54.

Sedangkan nomor soal yang lain hanya dibedakan dengan cuma menggeser-nggeser nomornya saja, misalnya di Paket 12 soal nomor 1 dan 2, ternyata di Paket 25 menjadi nomor 8 dan9, dan di Paket 39 dijadikan nomor 10 dan 8. Sedangkan soal nomor 1 dan 2 di Paket 46 dijadikan nomor 15 dan 14 di Paket 54.

Tuh, kan. Enaknya pembuat soal cuma menggeser-geser nomor soal, kok kayak soal try out buatan teman-teman saya aja di sekolah swasta sebuah kabupaten. Padahal ini taraf nasional kan, dan berbiaya milyaran rupiah.

Kok cuma gitu sih. Apalagi kalau tahu soal nomor 22 Paket 12 yang soalnya tidak sempurna !

sumber : http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/20/ternyata-enak-cuma-menggeser-nggeser/

Demo Tenaga Honorer 2 Mei 2011 Mengepung Istana

2011-04-13T04:54:00.001-07:00

NASIONAL – HUMANIORA
Rabu, 13 April 2011 , 17:00:00
Tenaga Honorer Ancam Aksi Kepung Istana

JAKARTA – Forum Honorer Indonesia (FHI) berencana akan menggelar Aksi Mei Bergerak bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional 2 Mei mendatang. Dalam aksinya nanti, sebagaimana yang diungkap oleh aktivis FHI, Aini, mereka akan bergerak dari 33 provinsi melalui wadah aliansi 33 organisasi honorer yang tersebar di seluruh Indonesia.
Istana Presiden merupakan sasaran utama aksi dengan mengambil tiga ritme, tiga hari, 7 hari dan 30 hari, tergantung tingkat ketercapaian tujuan perjuangan. Guna mendukung logistik, mereka juga akan membuka Dapur Umum Pendidikan sekaligus berfungsi sebagai Posko Utama dan mimbar bebas bagi para tokoh pendidikan berorasi.

“Ada tiga hal penting yang akan kami usung dalam aksi 2 Mei mendatang. Pertama, pemerintah harus segera memberikan jaminan 100 persen tenaga honorer diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” tegas Aini, guru honorer SDN Talang Tegal, Jawa Tengah, di press room DPR, Rabu (14/4).

Kedua, lanjutnya, FHI mendesak pemerintah harus segera memberlakukan Upah Minimum Pendidikan (UMP) bagi para tenaga honorer di bidang pendidikan. Sementara tuntutan ketiga, pemerintah harus segera memperbaiki sistem rekrutmen honorer dan menjadikannya sebagai sistem utama dalam penerimaan PNS.

Aksi Mei Bergerak, kata Aini, akan menggunakan sandi utama “Merah-Putih di langit yang Biru”. “Merah simbol kemarahan tenaga honorer di seluruh Indonesia terhadap kebijakan pemerintah yang lamban, diskriminatif dan jauh dari rasa keadilan,” tegas Aini.

Sementara putih menjadi simbol religiusitas para tenaga honorer. “Jika demo pada siang hari tidak direspon pemerintah maka malam harinya dilanjutkan dengan Istiqhosah Kubro dipimpim oleh tokoh agama,” ungkap Aini.

Biru, lanjutnya, simbol negosiasi terhadap pemerintah. FHI akan mengirim delegasi kepada sejumlah pihak baik pemerintah untuk bernegosiasi secara langsung.

“Kalau aksi kami tidak direspon, tidak tertutup kemungkinan FHI akan mengadukan pemerintah kepada lembaga-lembaga internasional yang komit dengan nasib honorer di Indonesia,” tukasnya. (fas/jpnn)

Ngangkang Penempuh UN Bikin Hengkang Pengawas UN

2011-04-09T01:30:00.000-07:00

Ini judul adalah comotan dari sebuah realitas yang baru-baru ini dijumpai temanku. Waktu itu dia didapuk sebagai pengawas ujian sekolah di sekolah lain dalam rangka penerapan pengawasan silang, di sebuah kota di Jateng dan sayangnya terjadi di sebuah sekolah terkenal, yang nama atau inisialnya saya simpan demi melindungi sumberku.

Temanku itu seorang laki-laki sejati dan boleh dikata termasuk guru alim, sehingga tak terbayang betapa merah wajahnya saking kagetnya sewaktu melaksanakan tugas sebagai pengawas ruang ujian sekolah, dia bisa melihat baik disengaja ataupun tidak, paha dan bahkan celana dalam yang dipakai penempuh ujian perempuan.

Alih-alih memelototkan mata, nggak kayak oknum anggota DPR ngelihat fitur porno di tengah-tengah sidang itu, temanku malah keluar ruangan menenangkan diri. Temanku pikir akan menemukan hal tak senonoh tersebut cuma di ruang itu, ternyata salah, di ruangan lain juga terjadi hal yang sama.

Nah, semakin jelas saja sekarang. Demi tujuan, segala cara jadi halal. Perilaku mereka itu bukan sebuah kecurangan, bukan? Barangkali cuma strategi sekolah, meskipun sangat tak pantas dan sungguh tak bermoral. Tapi salah sendiri kenapa pengawas ujian ninggalin ruangan sehingga penempuh ujian jadi bebas saling menyontek dsb, sehingga nilai mereka memang hasilnya bagus-bagus sekali.

Oleh karena itu, hal ini bisa jadi edukasi yang berharga bila Anda bertugas sebagai pengawas UN beberapa hari lagi mendatang. Atau, ini malah mengilhami Anda untuk menerapkannya sebagai strategi melemahkan ketatnya pengwasan UN di sekolah Anda.

sumber: Panyaruwe di http://edukasi.kompasiana.com/2011/04/09/ngangkang-penempuh-un-bikin-hengkang-pengawas-un/

Di Kabupaten Bengkulu Selatan Seleksi CPNS Bermasalah Terjadi Kejanggalan

2011-03-25T01:17:00.000-07:00

Kamis, 24 Maret 2011 16:15
Jakarta-Humas, Badan Kepegawaian Negara menerima kunjungan tujuh orang anggota DPRD yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pelaksanaan Penerimaan CPNS Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Formasi Tahun 2010, Kamis (24/3). Kunjungan yang diterima di Ruang Rapat lantai 2 gedung I Kantor Pusat BKN ini ditemui oleh perwakilan BKN yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Publikasi Petrus Sujendro. Dalam laporannya, Ketua Pansus Hendri S. Yusdani menyampaikan terjadi kejanggalan terkait pengumuman hasil seleksi yang diadakan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal ini yang kemudian mendasari Pansus untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan berkonsultasi ke BKN.

Menanggapi hal ini, Direktur Pengendalian III BKN Ulida L. Toruan menjelaskan bahwa permasalahan ini telah diterima oleh BKN dan telah berupaya untuk menindaklanjuti dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait ataupun dengan pihak ketiga dalam proses pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Bengkulu Selatan yakni Universitas Negeri Jakarta. Namun demikian, Ulida menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya kesulitan untuk meminta data-data terkait permasalahan itu. Ulida menegaskan bahwa kasus ini akan terus didalami dan akan terus dipantau. Saat ini BKN masih terus berupaya untuk mengumpulkan berkas-berkas sebagai alat bukti yang dibutuhkan dalam investigasi permasalahan yang timbul pada seleksi CPNS di Bengkulu Selatan tersebut. Lebih jauh Ulida menjelaskan bahwa dirinya merasa bergembira atas kedatangan Pansus dan mengharapkan adanya kerjasama antra unit kerjanya dengan Pansus sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan.

Sementara itu Direktur Pengadaan PNS I Nyoman Arsa menjelaskan bahwa proses penerimaan CPNS harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 98 Tahun 2000 jo PP 11 Tahun 2002 dan seharusnya mengikutsertakan BKN untuk ikut melakukan pengawasan. Terkait perubahan formasi, Kepala Sub Direktorat Perencanaan Formasi Badi Mulyono menjelaskan bahwa hal itu dapat dilakukan apabila jumlah pelamarnya kurang atau tidak ada pelamar dan perubahan formasi itu dilakukan sebelum tes. (fhu)

Masalah Pengangkatan Tenaga Honorer Tuntas Tinggal Tunggu RPP-nya

2011-03-20T20:18:00.001-07:00

JAKARTA - Pemerintah menegaskan, masalah tenaga honorer sudah dituntaskan. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. "Masalah tenaga honorer sudah tuntas kok. Kan pemerintah dan DPR RI sudah selesai membahasnya," kata Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Sesmenpan & RB), Tasdik Kinanto, yang dimintai tanggapannya tentang tenaga honorer, Minggu (20/3).

Dia menyebut, untuk penyelesaian tenaga honorer kategori I (yang dibiayai APBN/APBD) dan kategori II tinggal menunggu ditetapkan RPP tentang Tenaga Honorer. Setelah RPP yang saat ini masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM disahkan oleh presiden, selesai sudah masalah honorer.

"Saya rasa tidak ada lagi masalah honorer yang dibahas. Semuanya sudah tuntas-tas," cetusnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Meneg PAN&RB EE Mangindaan menyatakan, pengangkatan honorer menjadi CPNS akan dituntaskan pada 2012. Untuk 2011, yang diselesaikan adalah honorer kategori satu. Honorer yang lolos verifikasi dan validasi ini langsung masuk ke tahap pemberkasan NIP. Sedangkan 2012, yang diangkat adalah honorer kategori dua. Untuk kategori ini akan dites pada 2011 dan masuk pemberkasan di 2012.

Setelah pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini, tidak ada lagi yang diangkat. Yang ada hanya pengangkatan pegawai tidak tetap (PTT) dan outsourcing. (esy/jpnn)

Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I dan Tenaga Honorer Kategori II Menurut Dalpeg BKN Bambang Chrisnadi Selesai 2011

2011-03-16T00:43:00.000-07:00

[~ Sumber : http://www.bkn.go.id/images/stories/buletin1511/6.pdf ]

Hingga batas akhir 31 Agustus 2010, tercatat di listing BKN 152.310 orang. Dari jumlah tersebut sampai 8 Februari 2011, hasil verifikasi dan validasi mendapat rekomendasi : Memenuhi Kriteria (MK) = 51.075 orang (33,53%), Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) = 73.788 orang (48,45 %) dalam proses penyelesaian = 27.447 orang (18,02%) yang diharapkan pada akhir April 2011 semua sisa tenaga honorer kategori I sudah selesai dilakukan validasi dan verifikasi.

Perlu dipahami, bahwa tenaga honorer kategori I yang dinyatakan MK tidak secara otomatis diangkat menjadi CPNS. Karena masih harus memenuhi ketentuan lain yang diatur dalam PP 98/2000 jo PP 11/2002. Tenaga honorer kategori I yang dinyatakan MK dan tenaga honorer kategori II yang memenuhi ketentuan PP 98/2000 dan PP 11/2002, akan diangkat sekaligus dalam satu tahun anggaran yang direncanakan selesai pada 2011.

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) alinea 3 PP 43/2002 antara lain ditentukan bahwa apabila sebelum tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD telah selesai seluruhnya diangkat menjadi CPNS, maka "tenaga honorer yang tidak dibiayai oleh APBN/APBD, baru dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan kebijakan nasional berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan keuangan negara".

Terjemahan teknis dari Pasal 6 ayat (2) alinea 3 PP 43/2002 ini adalah bahwa pengangkatan tenaga honorer kategori II dilakukan melalui mekanisme ujian yang dilakukan oleh sesama tenaga honorer kategori II

Rencana Penerimaan CPNS tahun 2011 dan Perhitungan Alokasi atau Formasi CPNS Daerah

2011-03-11T19:09:00.000-08:00

Anggaran Negara adalah Faktor Terpenting dalam Penyusunan Formasi CPNS
Jumat, 11 Maret 2011 15:13

Jkt-Humas, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menganalisa dan memberikan pertimbangan usulan formasi yang diajukan daerah, namun demikian kewenangan untuk memutuskan kebijakan atas usulan daerah tersebut berada di tangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB) untuk disesuaikan dengan anggaran negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat saat menerima tamu dari DPRD dan BKD Kepulauan Riau, Jum’at.(11/03).

Kunjungan yang bertujuan untuk berkonsultasi terkait Rencana Penerimaan CPNS tahun 2011 dan Perhitungan Alokasi atau Formasi CPNS Daerah ini juga diterima oleh dua orang Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Perencanaan dan Formasi Kepegawaian BKN Sukamto dan Subadi di Ruang Rapat Gedung II Lt. 2 Kantor Pusat BKN.

Diakhir perbincangan Tumpak Hutabarat menyarankan agar DPRD dan BKD Kep. Riau senantiasa bekerja sama dalam menyusun usulan formasi CPNS daerah Kep. Riau.Sementara itu, dalam penjelasannya Subadi menyampaikan bahwa analisa jumlah formasi pengadaan CPNS salah satunya didasarkan pada profil daerah, peta jabatan dan prioritas layanan dasar yang diberikan di daerah masing-masing.

Komite III DPD-RI Minta Dipercepat Proses Penyelesaian Seluruh Tenaga Honorer CPNS yang Tidak Masuk Database

2011-03-10T02:10:00.000-08:00

Selasa, 08 Maret 2011 15:59
Jakarta-Humas,

Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) mengundang Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemeneg PAN & RB) untuk membahas permasalahan pengangkatan CPNS baik dari jalur umum maupun honorer, Selasa (8/03). Rapat Kerja ini dihadiri Menteri Negara PAN & RB EE Mangindaan, Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, Kepala Lembaga Administrasi Negara Asmawi Rewansyah serta segenap jajaran pimpinan dari ketiga instansi tersebut.
Berbagai permasalahan terkait pengangkatan CPNS dibahas dalam rapat itu. Pada kesempatan itu, EE Mangindaan menyampaikan berbagai kebijakan terkait penerimaan CPNS serta strategi yang terkait hal itu, sedangkan Eko Sutrisno menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil terkait permasalahan pendataan tenaga honorer yang tercecer.

Dalam pertemuan itu, Komite III DPD RI mengharapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) agar melanjutkan dan meningkatkan upaya penataataan birokrasi. Upaya penataan tersebut meliputi

Pertama, optimalisasi strategi dan kebijakan Kemen PAN dan RB yang meliputi tiga aspek yakni penyelesaian peraturan perundang-undangan/kebijakan sebagai landasan hukum yang memperkuat arah reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh.

Kedua, mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang formasi PNS yang memuat ketentuan mengenai formasi bagi masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota dan PP tentang pengadaan PNS berdasarkan kompetensi, sesuai kebutuhan organisasi, secara obyektif, transaparan, akuntabel, tidak diskriminatif (mengakomodir para penyandang cacat sepanjang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dan bebas KKN dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Ketiga, mempercepat proses penyelesaian seluruh tenaga honorer CPNS yang tidak masuk database (termasuk CPNS teranulir, demikian pula bagi CPNS Kategori Idan Kategori II sebagaimana keterangan Kemen PAN dan RB) yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyelesaian Tenaga Honorer (Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor KEP/161/S. PAN-RB/4/2010 tanggal 30 April 2010 dan mengumumkan kepada publik secara transparan serta menerbitkan PP terkait dengan penyelesaian tenaga honorer dan PP tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Keempat, melakukan kajian secara komprehensif berkenaan dengan perpanjangan batas usia pensiun bagi tenaga kependidikaan, dari 56 tahun ke 58 tahun, kebutuhan pengaturan manajemen secara khusus dan pemetaan formasi agar tercipta pemerataan tenaga kependidikan di masing-masing daerah.

Sementara itu, Komite III DPD RI akan turut mensosialisasikan kebijakan reformasi birokrasi kepada Pemerintah Daerah guna mewujudkan good governance dan clean government serta mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam rangkan membentuk aparatur negara yang profesional dan berkualitas.

Guru Honor dan PTT Nasibnya Belum Jelas, Meskipun Akan Ada Pensiun Massal 2012

2011-03-04T20:12:00.000-08:00

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengungkapkan, sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang jelas tentang perubahan status para guru honor dan guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal tersebut sangat dikhawatirkan karena kebutuhan guru semakin mendesak.

Mendesaknya kebutuhan itu karena tahun 2011 adalah batas terakhir pengangkatan guru honor dan PTT menjadi PNS untuk mengantisipasi pensiun besar-besaran pada 2012 nanti. Sulistiyo mengatakan, apabila tahun ini para tenaga guru bantu tersebut tidak juga diangkat PNS, Indonesia akan mengalami krisis pendidik.

“Terus terang saya sedih melihat kondisi ini. Sampai sekarang masih belum jelas perubahan status mereka, sementara di sisi lain kebutuhan itu terus mendesak dilakukan. Terakhir kami (PGRI) rapat dengan Menakertrans yang hadir Dirjennya, itu pun juga tidak memberikan informasi yang layak,” ujar Sulistiyo kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (2/3/2011).

Diberitakan sebelumnya, PGRI mendesak pemerintah segera mengangkat guru bantu atau honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, tahun ini merupakan batas terakhir untuk mengangkat guru menjadi PNS.

“Kami akan mendesak Depnakertrans dan Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS,” ungkap Ketua Pengurus Besar PGRI Sulistiyo, Rabu (2/3/2011), di Jakarta.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta misalnya, mengkhawatirkan kekurangan tenaga pengajar atau guru untuk tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA). Pada 2012 diperkirakan ada ribuan guru yang memasuki masa pensiun.

Tahun 2011Tahun Ini Tenggat Waktu Terakhir Guru Bantu Menjadi PNS

2011-03-04T20:01:00.000-08:00

Penulis: Sabrina Asril | Editor: Latief
Rabu, 2 Maret 2011 | 11:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Tahun ini merupakan batas terakhir untuk mengangkat guru bantu atau honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera mengangkat guru bantu atau honorer untuk secepatnya berstatus PNS.

“Kami akan mendesak Depnakertrans dan Pemprov DKI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS karena tahun ini tenggat waktu terakhir guru bantu jadi PNS,” ungkap Ketua Pengurus Besar PGRI, Sulistyo, Rabu (2/3/2011).

Ia melanjutkan apabila tahun ini para tenaga guru bantu tersebut tidak diangkat menjadi PNS, maka Indonesia akan mengalami krisis pendidik.

“Karena dari tahun 2010 hingga lima tahun ke depan akan banyak guru senior yang memasuki masa pensiun sehingga mengakibatkan jumlah guru tidak seimbang dengan jumlah anak murid,” ucap Sulistyo.

Oleh karena itu, regenerasi guru serta rekrutmen dan pengangkatan PNS baru harus segera dilakukan. Karena apabila tidak dengan segera diisi oleh tenaga baru, dikhawatirkan kekosongan tenaga pendidik akan menurunkan kualitas pendidikan.

Kepala Bidang Humas Disdik DKI Jakarta Bowo Irianto mengungkapkan, DKI Jakarta saat ini memiliki lebih dari 7.000 guru honor.

“Guru honor inilah yang akan mengganti posisi guru yang telah pensiun. Namun, untuk menjadi PNS, akan diklasifikasikan. Artinya, bidang studi apa saja yang akan dibutuhkan saat ini sehingga akan disesuaikan,” pungkas Irianto.

Seperti diberitakan, pada 2012 nanti di DKI Jakarta akan terjadi pensiun besar-besaran para guru yang sudah menjadi PNS karena sudah memasuki usia 60 tahun. Pensiunan massal itu terjadi lantaran sebelumnya di tahun 1973, terjadi perekrutan besar-besaran sehingga memiliki masa pensiun yang bersamaan.

Walah ... Indeks Pendidikan Indonesia Menurun

2011-03-02T06:52:00.000-08:00

Indeks Pendidikan Indonesia Menurun
Penulis: Ester Lince Napitupulu | Editor: Latief
Rabu, 2 Maret 2011 | 18:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks pembangunan pendidikan untuk semua atau education for all di Indonesia menurun. Jika pada 2010 lalu Indonesia berada di peringkat 65, tahun ini merosot ke peringkat 69.

Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report 2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, Senin (1/3/201) waktu setempat, indeks pembangunan pendidikan atau education development index (EDI) berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke-69 dari 127 negara di dunia.

EDI dikatakan tinggi jika mencapai 0,95-1. Kategori medium berada di atas 0,80, sedangkan kategori rendah di bawah 0,80.

Global Monitoring Report dikeluarkan setiap tahun yang berisi hasil pemonitoran reguler pendidikan dunia. Indeks pendidikan tersebut dibuat dengan mengacu pada enam tujuan pendidikan EFA yang disusun dalam pertemuan pendidikan global di Dakar, Senegal, tahun 2000.

Saat ini Indonesia masih tertinggal dari Brunei Darussalam yang berada di peringkat ke-34. Brunai Darussalam masuk kelompok pencapaian tinggi bersama Jepang, yang mencapai posisi nomor satu dunia.

Adapun Malaysia berada di peringkat ke-65 atau masih dalam kategori kelompok pencapaian medium seperti halnya Indonesia. Posisi Indonesia jauh lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan Laos (109).

Total nilai EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan siswa hingga kelas V sekolah dasar (SD).

Penurunan EDI Indonesia yang cukup tinggi tahun ini terjadi terutama pada kategori penilaian angka bertahan siswa hingga kelas V SD. Kategori ini untuk menunjukkan kualitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar yang siklusnya dipatok sedikitnya lima tahun.

Pendaftaran CPNS, Lowongan Pekerjaan CPNS Kemdiknas/Depdiknas 2010

2010-09-18T17:38:00.000-07:00

ata Cara Pendaftaran CPNS Kemdiknas
Di-posting pada: 2010-05-24 05:15:19
PENGUMUMAN
NOMOR : 68185/A4/KP/2010
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
TAHUN 2010

Kementerian Pendidikan Nasional kembali membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemdiknas dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut :
I. INFORMASI UMUM

1.

1.Waktu pengumuman dari 8 sd 10 Oktober 2010.
2.

2.Penerimaan Pendaftaran 11 sd 15 Oktober 2010.
3.

3.Ada dua kelompok pendaftaran yaitu.
*

Pendaftaran CPNS Online.
*

Pendaftaran CPNS Non Online.
4.

Pendaftaran CPNS Online.

Dilaksanakan hanya untuk di lingkungan Unit Utama Pusat

-Sekretariat Jenderal berikut Pusat pusat (Pusdiklat, Pusat Bahasa, Pustekom, Pusegjas, PIH)*

Ditjen PMPTK beserta unit pelaksana teknisnya (P4TK dan LPMP)*

Ditjen PNFI beserta unit pelaksana teknisnya (P2-PNFI dan BP-PNFI)*

Ditjen Pendidikan Tinggi

Inspektorat Jenderal

Balitbang

* lebih lengkap dapat dilihat pada fitur Po Box.
5.

Pendaftaran CPNS Non Online

Dilaksanakan hanya untuk di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kopertis.
6.

Tahapan proses seleksi.
1. Seleksi administrasi saat pendaftaran.
2. Seleksi Pengetahuan Tes Umum, meliputi Tes Pengetahuan Umum (TPU) dan Tes Bakat Skolastik (TBS).
3. Seleksi Tes Substansi, dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing.
7. Tempat pelaksanaan seleksi di lokasi unit kerja yang dituju pelamar. KKKKKK
8. Setiap pelamar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas lamaran (lihar fitur kebutuhan per uker). Pengiriman lebih dari satu lamaran tidak akan terproses oleh sistem online.

II. PERSYARATAN UMUM

1.

Warga Negara Indonesia (WNI)
2.

Berusia 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada tanggal 01 Desember 2010
3.

Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun pada 1 Desember 2010 harus melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama dan terakhir masa kerja pengabdian pada instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sejak tanggal 1 April 1997 sampai saat ini masih bertugas.
4.

Sehat Jasmani, Rohani dan bebas NARKOBA
5.

Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
6.

Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/ Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
7.

Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang menjalani perjanjian /kontrak kerja/ikatan dinas pada instansi lain.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1.

1.Di lingkungan Ditjen PMPTK seluruh peserta jenjang S1 wajib memiliki sekurang-kurangnya TOEFL450 atau TOEIC dengan nilai minimal 600-730.
2.

2.Di lingkungan Ditjen PNFI khusus untuk pelamar Jurusan Bahasa Inggris wajib memiliki sekurang-kurangnya TOEFL500, dan untuk jenjang kualifikasi kualifikasi SMK Mesin dan Otomotif harus memiliki SIM A.
3.

3.Di lingkungan Dikti pelamar bidang Hubungan Internasional wajib memiliki sekurang-kurangnya TOEFL 450.

IV. RINCIAN KEBUTUHAN JABATAN, KUALIFIKASI AKADEMIK

Dapat di lihat pada fitur informasi lowongan

IV.TATA CARA PENDAFTARAN/LAMARAN (REGISTRASI SECARA ONLINE)

1.

a.Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses rekrutmen CPNS Kemdiknas.
2.

b.Pelamar harus mengisi pendaftaran secara online di alamat http://cpns.Kemdiknas.go.id dan mengikuti tata cara pendaftaran di portal pengadaan.

c.Mengirim berkas lamaran ke alamat PO BOX yang telah ditentukan yang datanya

dapat diunduh pada saat pendaftaran online setelah pelamar mendapatkan nomor pendaftaran, dimasukkan dalam Stop Map dengan ketentuan warna pemmbeda:

Warna merah untuk pelamar S2/S3.

Warna biru untuk pelamar DIV/S1.

Warna kuning untuk pelamar D2/D3.

Warna Abu-abu untuk pelamar SLTA.

d.Selanjutnya stop map dimasukkan ke dalam amplop coklat tertutup, dengan mencantumkan kode jabatan yang dilamar dan nomor pendaftaran pada sampul depan kiri atas amplop. Berkas ditujukan kepada Menteri Pendidikan Nasional c.q pimpinan unit kerja yang dilamar, diterima pos paling lambat tanggal 20 Oktober 2010 stempel pos.

e.Berkas lamaran dimasukkan dalam Stop Map dengan ketentuan warna pembeda:

Warna merah untuk pelamar S2/S3.

Warna biru untuk pelamar DIV/S1.

Warna kuning untuk pelamar D2/D3.

-Warna Abu-abu untuk pelamar SLTA.

f.Berkas lamaran disusun dengan urutan sbb.

1) Pas Foto berwarna (gambar muka tampak utuh), ukuran 3X6 cm 4 lembar, pada bagian belakang ditulis nama dan nomor KTP yang masih berlaku, dan dimasukkan ke dalam kantong plastik.

2)Foto copy KTP yang masih berlaku.

3)Print out asli bukti registrasi pendaftaran online.

4)Surat Lamaran yang ditulis tangan tinta hitam.

5)Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. Bagi yang memiliki ijazah luar negeri harus telah terakreditasi Dikti Kemdiknas.

6)Bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan belum berusia 40 tahun pada 1 Desember 2010 harus melampirkan foto copy sah surat keputusan/bukti pengangkatan pertama dan terakhir masa kerja pengabdian pada instansi pemerintah/lembaga swasta yang berbadan hukum sejak tanggal 1 April 1997 sampai saat ini masih bertugas.

Berkas lamaran yang tidak memenuhi sarat usia, kialifikasi pendidikan, tidak lengkap, dan tidak urut sebagaimana uraian di atas dinyatakan gugur.

VI. PROSES SELEKSI

1.

Tahapan Pendaftaran

1.

-)Pengumuman Pengadaan CPNS dapat dilihat di Web dengan alamat http://kemdiknas.go.id
2.

-)Pendaftaran/Registrasi

-Untuk kelompok pendaftaran online di Web (untuk pelamar di lingkungan Unit Utama Pusat) dengan alamat https://cpns.kemdiknas.go.id

-Untuk kelompok pendaftar non-online datang langsung ke unit kerja (untuk pelamaran di lingkugan PTN dan Kopertis.

3)Pelamar online mencetak kartu pendaftaran saat registrasi sebanyak 2 lembar.

4)Pelamar online mengirim berkas lamaran ke PO BOX

5)Pelamar non online mengirim berkas lamaran ke unit kerja yang dilamar

6)Panitia unit kerja menyeleksi kelengkapan administrasi berkas lamaran

Seleksi administrasi terdiri dari seleksi terhadap persyaratan batas usia, kesesuaian bidang studi dan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, data KTP.

7)Pengumuman pelamar yang lulus seleksi administrasi akan diumumkan

-untuk pelamar online di alamat Web https://cpns.kemdiknas.go.id

di lingkungan PTN dan Kopertis tempat melamar, dan dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Tes.

-untuk pelamar non-onlie mengisi biodata sekaligus memperoleh Kartu Tanda Peserta Tes.

1.

Tahap Ujian Tertulis (Seleksi Tahap 1)

1)Pelaksanaan di unit kerja, Kamis, 28 Oktober 2010

Untuk pelamar online harus dapat menunjukan selain print out Kartu Tanda Peserta Tes, juga harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku.

2)Materi Ujian tertulis terdiri dari:

1.
*
1.

Tes Pengetahuan Uumum (TPU)

Tes kemampuan dasar umum meliputi Bahasa Indonesia, Sejarah, Pancasila, PPKN, Bahasa Inggris.

1.
*
1.

Tes Bakat Skolastik (TBS)

Merupakan tes kemampuan intelektual penalaran.

1.
*
1.

Tes Substansi

Materi tes disesuaikan dengan formasi jabatan atau pekerjaan yang dilamar.

3)Pengumuman Hasil Ujian Tertulis:

-untuk pelamar online di alamat https://cpns.kemdiknas.go.id dan di http:// kemdiknas.go.id

-untuk pelamar non online di unit kerja PTN dan Kopertis tempat melamar dan/atau di alamat https://cpns.kemdiknas.go.id

c.Tahap Ujian Substansi (Seleksi Tahap 2)

Pelaksanaan di unit kerja, 15 â€“ 16 Nopember 2010

d.Pengumuman Final

Pengumuman final, 27 Nopember 2010:

-di Web untuk pelamar online di alamat https://cpns.kemdiknas.go.id dan di http:// kemdiknas.go.id

-di unit kerja PTN dan Kopertis tempat melamar atau di alamat https:// kemdiknas.go.id

VII. PENETAPAN HASIL SELEKSI

Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kemdiknas bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1.

a.Seluruh Tahapan Seleksi Tidak Dipungut Biaya Apapun
2.

b.Apabila pelamar yang ditetapkan diterima tidak mendaftarkan diri kembali atau tidak melengkapi berkas lamaran yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan denda.
3.

c.Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dan diumumkan kemudian. Pelamar wajib tunduk dan mengikuti ketentuan yang tetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2010

Ketua Tim Seleksi Penerimaan PNS

KEMDIKNAS,

Mashuri Maschab
(lebih lengkanya klik Biro Kepegawaian :: Kementerian Pendidikan Nasional)

SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN LUAR NEGERI TINGKAT SARJANA (GOLONGAN III) DAN DIPLOMA 3 (GOLONGAN II) TAHUN ANGGARAN 2010

2010-08-08T03:55:00.000-07:00

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG/KP/01/08/2010/02
SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
TINGKAT SARJANA (GOLONGAN III) DAN DIPLOMA 3 (GOLONGAN II)
TAHUN ANGGARAN 2010
ISO 9001:2008

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia pria dan wanita yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III dan II untuk dididik menjadi Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) dan untuk mengisi posisi Dokter.

Pejabat Dinas Luar Negeri
1 Pejabat Diplomatik dan Konsuler (Diplomat/PDK)
Lulusan Sarjana (S-1) atau Magister/Master (S-2) menjadi CPNS Golongan III untuk dididik menjadi Pejabat Diplomatik dan Konsuler (Diplomat/PDK);

2 Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT)
Lulusan Sarjana (S-1) menjadi CPNS Golongan III untuk dididik menjadi Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan Perwakilan (BPKRT); dan

3 Petugas Komunikasi (PK)
Lulusan Diploma 3 (D-3) menjadi CPNS Golongan II untuk dididik menjadi Petugas Komunikasi (PK).

Dokter/Dokter Gigi
1 Dokter Umum
Lulusan Pendidikan Profesi Dokter menjadi CPNS Golongan III untuk mengisi posisi Dokter Umum.

2 Dokter Gigi
Lulusan Pendidikan Profesi Dokter menjadi CPNS Golongan III untuk mengisi posisi Dokter Gigi.

I. KETENTUAN UMUM

a. Proses Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2010 ini terbuka untuk semua Warga Negara Indonesia.

b. Bersedia mengikuti seluruh proses tahapan seleksi di Jakarta atas biaya sendiri.

c. Pelamar tidak diperkenankan menghubungi/berhubungan dengan pejabat/pegawai Kemlu dalam kaitannya dengan proses seleksi.

d. Seluruh tahapan proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun.

II. PERSYARATAN UMUM

a. Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
d. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tidak sedang terikat perjanjian/kontrak kerja dengan instansi lain.
e. Tidak bersuami/beristrikan seorang yang berkewarganegaraan asing atau tanpa kewarganegaraan.
f. Sehat jasmani dan rohani.
g. Bersedia menjalani ikatan dinas selama 5 (lima) tahun dan ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

III. PERSYARATAN KHUSUS

A. PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER (DIPLOMAT/PDK)

a. Berijazah Sarjana (S-1) dan Magister/Master (S-2):

1. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jurusan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Studi Kawasan, Ilmu Komunikasi/Hubungan Masyarakat, Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara).
2. Ilmu Hukum (Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara).
3. Ilmu Ekonomi (Jurusan Manajemen Pemasaran dan Studi Pembangunan).
4. Sastra/Ilmu Pengetahuan Budaya (Arab, China, Inggris, Jepang, Perancis, Rusia, Jerman dan Spanyol).

b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat tanggal kelulusan, dengan persyaratan IPK:

* Sarjana (S-1) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima); dan
* Magister/Master (S-2) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).

c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) dan/atau bahasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/asing lainnya (Arab, China, Jepang, Perancis, Rusia, Jerman dan Spanyol).
d. Berusia maksimum:

* 28 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1982) untuk tingkat Sarjana (S-1).
* 32 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1978) untuk tingkat Magister/Master (S-2).

B. BENDAHARAWAN DAN PENATA KERUMAHTANGGAAN PERWAKILAN (BPKRT)

a. Berijazah Sarjana (S-1) Jurusan Akuntansi.
b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat tanggal kelulusan, dengan persyaratan IPK: minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) dan/atau bahasa PBB/asing lainnya (Arab, China, Jepang, Perancis, Rusia, Jerman dan Spanyol).
d. Berusia maksimum 28 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1982).

C. PETUGAS KOMUNIKASI (PK)

a. Berijazah Diploma 3 (D-3):
1. Jurusan Teknik Telekomunikasi;
2. Jurusan Teknik Informatika;
3. Jurusan Teknik Komputer;
4. Jurusan Teknologi Informasi; dan
5. Jurusan Matematika.
b. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat tanggal kelulusan, dengan persyaratan IPK: minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
c. Menguasai bahasa Inggris dengan baik (lisan dan tulisan) dan/atau bahasa PBB/asing lainnya (Arab, China, Jepang, Perancis, Rusia, Jerman dan Spanyol).
d. Berusia maksimum 28 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1982).

D. DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

a. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang program studinya terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada saat tanggal kelulusan, dengan persyaratan IPK Profesi Dokter minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai Dokter/Dokter Gigi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
c. Tidak sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PDDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS).
d. Berusia maksimum 32 tahun pada tanggal 1 Desember 2010 (lahir setelah 30 November 1978).

IV. PENDAFTARAN

a. Melakukan registrasi online melalui situs http://e-cpns.deplu.go.id mulai tanggal 7 Agustus 2010 pukul 09.00 WIB dan mencetak formulir registrasi beserta pernyataan menyetujui ketentuan dan syarat yang ditetapkan.
b. Disamping melakukan registrasi online, peserta harus mengirimkan berkas lamaran kepada Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu Tahun Anggaran 2010 melalui Pos Tercatat mulai tanggal 7 Agustus 2010 (CAP POS) dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2010 (CAP POS), serta sudah harus diterima Panitia selambat-lambatnya tanggal 27 Agustus 2010, ditujukan kepada:
Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu TA 2010
PO BOX 2902
JKP 10029
(UNTUK PDK) PO BOX 2903
JKP 10029
(UNTUK BPKRT) PO BOX 2904
JKP 10029
(UNTUK PK) PO BOX 2900
JKP 10029
(UNTUK Dokter)

c. Setiap Pelamar hanya diperkenankan mengirimkan satu berkas lamaran dan mendaftar hanya untuk satu kategori seleksi PDK, BPKRT, PK atau Dokter.
d. Registrasi online baru akan diproses setelah Panitia menerima berkas lamaran yang disampaikan melalui Pos Tercatat.
e. Panitia hanya menerima berkas lamaran yang disampaikan melalui PO BOX tersebut di atas dan tidak menerima format penyampaian lamaran lainnya.
f. Formulir Registrasi harus dilengkapi dengan melampirkan:
i. Surat Pernyataan Menyetujui Ketentuan dan Syarat yang telah dicetak dibubuhi meterai Rp. 6.000;
ii. Fotokopi KTP yang masih berlaku/Fotokopi Paspor bagi Pelamar dari luar negeri;
iii. Daftar Riwayat Hidup terakhir, sesuai dengan format yang telah disediakan ;

iv. Satu lembar fotokopi ijazah (D-3, S-1 atau S-2) berikut transkrip nilai yang sudah dilegalisir (cap basah dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Direktur Program atau Ditjen Dikti Depdiknas bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri (Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara dapat diterima, dengan syarat Pelamar dapat menyertakan Surat Pernyataan dari Pimpinan Universitas yang menyatakan bahwa pihak Universitas sudah dapat mengeluarkan Ijazah Asli sebelum tanggal 15 Oktober 2010. Bagi Pelamar yang tidak dapat menunjukkan Ijazah Asli, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Ujian Tahap Akhir);

Catatan: bagi lulusan luar negeri yang memiliki transkrip nilai tidak berskala 4.0 harap melampirkan konversi transkrip nilai dengan skala 4.0.

Bagi Pelamar untuk mengisi formasi Dokter/Dokter Gigi agar melampirkan:

* Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran berikut transkrip nilai yang telah dilegalisir (cap basah dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Direktur Program atau Ditjen Dikti Depdiknas bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
* Fotokopi Ijazah Profesi Dokter berikut transkrip nilai yang telah dilegalisir (cap basah dan tanda tangan asli) oleh Dekan/Direktur Program;
* Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
* Fotokopi Sertifikat Keteladanan dari Pemerintah (bila ada);
* Surat Pernyataan tidak sedang mengikuti PPDS/PPDGS yang telah dicetak dan dibubuhi materai Rp 6.000,- .

v. Fotokopi Akte Kelahiran;
vi. Asli Surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas/RSUD/RSUP/RS TNI/Polri terbaru (3 bulan terakhir);
vii. Fotokopi tanda pencari kerja (kartu kuning Kemnakertrans) yang masih berlaku;
viii. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
ix. Pas foto terakhir ukuran 4×6 cm (berwarna) sesuai dengan kriteria foto sebanyak 3 lembar: 1 lembar foto ditempel di formulir lamaran dan 2 lembar lainnya ditulisi nama Pelamar di bagian belakang foto (lihat kriteria foto di sini).

Catatan: Bagi pelamar yang bertempat tinggal di luar negeri persyaratan pada butir v sampai dengan vii harus dapat dipenuhi pada saat daftar ulang apabila dinyatakan lulus pada ujian seleksi tahap terakhir.

g. Lamaran beserta lampiran tersebut pada butir (f) disusun rapi sesuai urutan di atas dalam map kertas jepit berlubang dengan warna:
i. Biru untuk Pelamar PDK berijazah S–1;
ii. Kuning untuk Pelamar PDK berijazah S–2;
iii. Hijau untuk Pelamar BPKRT;
iv. Merah untuk Pelamar PK; dan
v. Putih untuk Pelamar Dokter .
h. Map lamaran beserta lampiran dimasukkan kedalam amplop warna coklat dan ditulis pada pojok kiri atas kode lamaran PDK atau BPKRT atau PK atau Dokter .
i. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.
j. Berkas lamaran yang diterima Panitia menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali oleh Pelamar.
k. Pelamar diminta untuk tidak melampirkan dokumen-dokumen lain selain yang tersebut pada butir f.

V. TAHAPAN DAN JADWAL SELEKSI

A. Seleksi penerimaan PDK, BPKRT, dan PK dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Seleksi Administrasi;
2. Ujian Tulis Substansi dalam Bahasa Indonesia dan Inggris (meliputi masalah nasional, internasional dan pengetahuan umum) dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2010 (PDK, BPKRT, dan PK). Tempat pelaksanaan ujian akan ditentukan kemudian;
3. Ujian Kemampuan/Penguasaan Bahasa Inggris atau Bahasa Asing Lainnya (Arab, China, Inggris, Jepang, Perancis, Rusia, Jerman dan Spanyol) berdasarkan pilihan peserta, dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2010. Tempat pelaksanaan ujian akan ditentukan kemudian;
4. Tes Pemeriksaan Psikologi dan Wawancara Substansi serta Tes Penguasaan Teknologi Informasi/Komputer dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Oktober 2010. Tempat pelaksanaan ujian akan ditentukan kemudian;
5. Peserta yang lulus pada setiap tahapan ujian akan diumumkan melalui situs http://e-cpns.deplu.go.id;
6. Seleksi dilakukan dengan sistem gugur dan keputusan Panitia tidak dapat diganggu gugat.

B. Seleksi penerimaan Dokter dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Seleksi Administrasi;
2. Ujian Kompetensi Tertulis, dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 4 September 2010. Tempat pelaksanaan ujian akan ditentukan kemudian;
3. Tes Pemeriksaan Psikologi dan Wawancara dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Oktober 2010. Tempat pelaksanaan ujian akan ditentukan kemudian;

VI. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN PENGAMBILAN KARTU TANDA PESERTA UJIAN

1. Hanya Peserta yang telah melakukan registrasi online dan memenuhi seluruh persyaratan untuk melamar/persyaratan pendaftaran, yang akan diluluskan dalam tahapan Seleksi Administrasi. Hasil Seleksi Administrasi dijadwalkan akan diumumkan pada tanggal 30 Agustus 2010 melalui situs http://e-cpns.deplu.go.id.
2. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahapan Seleksi Administrasi diwajibkan untuk mengambil Kartu Tanda Peserta Ujian (KTPU) sebagai syarat mengikuti Ujian Tulis Substansi.
3. KTPU harus diambil sendiri oleh peserta ujian di Pusdiklat Kemlu, Jalan Sisingamangaraja No. 73, Jakarta Selatan, dengan menunjukkan kartu identitas diri. Apabila Peserta mewakilkan pengambilan KTPU kepada pihak ketiga, maka diperlukan Surat Kuasa bermaterai dengan menunjukkan kartu identitas diri Peserta dan Penerima Kuasa, serta menyerahkan fotokopi kartu identitas diri dimaksud.
4. Jadwal pengambilan KTPU dijadwalkan akan diumumkan kemudian melalui situs http://e-cpns.deplu.go.id.

VII. LAIN-LAIN

1. Kementerian Luar Negeri tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Luar Negeri atau Panitia.
2. Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri.
3. Bagi mereka yang telah dinyatakan lulus hingga tahapan terakhir seleksi, tetapi mengundurkan diri diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan Panitia sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) untuk PDK dan Dokter dan Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk BPKRT dan PK.
4. Lamaran yang dikirimkan kepada Kementerian Luar Negeri sebelum pengumuman ini dianggap tidak berlaku.
5. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CPNS Kemlu 2010 hanya dapat dilihat dalam situs http://e-cpns.deplu.go.id. Para Pelamar disarankan untuk terus memantau situs dimaksud.

Bagi yang tertarik, silakan dan mongoooo….

*
Download Form Surat Pernyataan
*
Download Form CV
*
Download Kriteria Foto
*
Pendaftaran Diplomat
*
Pendaftaran Bendaharawan
*
Pendaftaran Petugas Komunikasi
*
Pendaftaran Dokter Umum
*
Pendaftaran Dokter Gigi
*
More Info

Semoga bermanfaat….

FAQ ada di halaman selanjutnya …. :D

Read more: http://jarno.web.id/lowongan-kerja/pengumuman-seleksi-penerimaan-cpns-kementrian-luar-negeri-ta-20102011#ixzz0w0jl5UsX

SURAT EDARAN – NOMOR 05 TAHUN 2010 | Pendataan Honorer | Pendataan Tenaga Honorer | PENDATAAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMER

2010-07-13T02:39:00.000-07:00

Pendataan Tenaga Honorer | PENDATAAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
13 Juli 2010 masedlolur Sunting Tinggalkan komentar Go to comments

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.
1. Pejabat Pembina Kapegawalan Pusat,
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

di

Tempat.

SURAT EDARAN – NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG
PENDATAAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawat Negeri Sipil sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah telah melakukan pemrosesan tenaga honorer sejumlah 920.702. Menurut laporan dari berbagai daerah dan pengaduan tenaga honorer yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN &RB serta kepada Anggota DPR-RI khususnya Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X, masih terdapat tenaga honorer yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007.

2. Ada pun tenaga honorer dimaksud terdiri dari:
a. Kategorii I.
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengah kriteria:
1) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2) Bekerja di instansi pemerintah;
3) Masa kerja mInimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh Iebih dart 46 tahun per 1 Januari 2006.

b. Kategori II.
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dan Anggaran Pondapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan kriteria:
1) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
2) Bekerja di instansi pemerintah;
3) Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampal saat ini masih bekerja secara terus menerus;
4) Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dan 46 tahun per 1 Januari 2006

3. Untuk menyelesaikan tenaga honorer tersebut diatas dan sambil menunggu Peraturan Pemerintah Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelesaian Tenaga Honorer:

a. Tenaga honorer kategori I diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:
1) Melakukan pendataan tenaga honorer sebagaimana kriteria diatas berdasarkan formulir yang telah diisi oleh tenaga honorer dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab dibidang pengawasan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
2) Perekaman data tenaga honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh BKN. Aplikasi dan formulir pendataan dapat diunduh di www.bkn.go.id atau menghubungi BKN/Kantor Regional BKN di wilayah kerjanya.
3) Menyampaikan formulir pendataan tenaga honorer yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk dan pejabat yang bertanggungjawab dibidang pengawasan, daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) data tenaga honorer hasil inventarisasi tersebut telah diterima di Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 31 Agustus 2010 sebagai bahan persiapan untuk melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer oleh Tim verifikasi dan validasi nasional yang jadwal pelàksanaan akan disampaikan kemudian oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
4) Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota agar menyampaikan tembusan sebagaimana tersebut pada angka 3 diatas kepada Gubernur.

b. Tenaga honorer kategori II, diminta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar:
1) Melakukan inventanisasi data tenaga honorer sebagaimana kriteria diatas berdasarkan tormulir sebagaimana tersebut dalam lampiran II.a dan II.b.
2) Menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Kementerian PAN & RB tembusan BKN paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

4. Selain hal tersebut diatas Pejabat Pembina Kepegawaian perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Data Tenaga Honorer yang memenuhi persyaratan sebagaimana kategori I yang disampaikan kepada Kepala BKN setelah tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal dikeluarkan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku dan agar diusulkan kembali dengan formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran I.
b. Pelaksanaan pendataan (proses dan hasil) harus dilakukan secara transparan, tidak dipungut biaya, cermat, akurat, tepat dan diumumkan melalui media selama 14 (empat belas) hari kepada publik sehingga tidak menimbulkan permasalahan data tenaga honorer dikemudian hari.
c. Pejabat yang menandatangani formulir akan dikenai sanksi administrasi maupun pidana, apabila dikemudian hari ternyata data tenaga honorer yang disampaikan tesebut tidak benar dan tidak sah.
d. Biaya pelaksanaan pendataan tenaga honorer dibebankan pada APBN/APBD di masing-masing instansi pemerintah yang bersangkutan.
a. Apabila sampal tanggal 31 Agustus 2010 formulir pendataan tenaga honorer. daftar nominatif beserta softcopy (compact disk) dan formulir data belum diterima oleh BKN, maka Instansi tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer dan tidak dapat mengusulkan tenaga honorer kembali.

5. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Juni 2010
Meriteri Negara
Aparatur Negara

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;

[Masedlolur mengingatkan kembali kembali kepada saudara-saudara tenaga honorer yang termasuk kategori I maupun kategori II, agar tak segan-segan proaktif menanggapi ini, dan jangan hanya berpangku-tangan menunggu, tetapi galilah informasi dan lakukan implementasi, selamat berjuang, terimakasih]
Categories:

Lomba Kreativitas Ilmiah Guru ke-18

2010-05-30T05:32:00.000-07:00

Lomba Kreativitas Ilmiah Guru ke-18
http://kompetisi.lipi.go.id/lkig18/ »

Kerjasama antara Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan AJB Bumiputera 1912.

TINGKAT DAN BIDANG LOMBA
Guru SD/sederajat: umum (salah satu pelajaran)
Guru SMP/sederajat dan SMA/sederajat : 2 Bidang (Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan dan Bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi)

PERSYARATAN

1. Peserta adalah guru yang mengajar pada lembaga pendidikan formal.
2. Belum pernah menjadi pemenang LKIG dalam kurun waktu dua tahun terakhir.
3. Sistematika Penulisan: Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Isi/Pembahasan, Kesimpulan dan Daftar Pusaka
4. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, diketik HVS A4, berjarak 1 ½ spasi dengan jenis huruf Arial ukuran 11.
5. Karya ilmiah harus asli (bukan jiplakan/plagiat) dan belum/sedang diikutsertakan dalam lomba sejenis tingkat nasional.
6. Jumlah halaman karya ilmiah maksimal 25 halaman (termasuk sketsa/gambar/foto)
7. Melampirkan rekomendasi Kepala Sekolah dan Daftar Riwayat Hidup serta mencantumkan alamat dan nomor telepon/fax kantor/rumah/HP yang mudah dihubungi.
8. Karya ilmiah sebanyak 4 eksemplar (1 asli, 3 fotocopy) dan soft copy (CD) diterima panitia paling lambat tanggal 3 Juli 2010
9. Pada pojok kiri atas sampul ditulis tingkat dan bidang lomba yang diikuti
10. Warna sampul karya ilmiah: SD (merah), SMP Bidang IPSK (kuning), SMP Bidang MIPATEK (biru), SMA Bidang IPSK (hijau), dan SMA Bidang MIPATEK (oranye).
11. Karya ilmiah dan alat peraga yang diperlombakan menjadi milik panitia
12. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat

PP Honorer, PTT, GTT Terbit Tuntas Juni 2010

2010-05-17T00:22:00.000-07:00

Minggu, 16 Mei 2010 , 19:50:00

JAKARTA – Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Seleksi Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT), bisa tuntas Juni mendatang. Hal ini bertujuan agar proses penyelesaian tenaga honorer secepatnya selesai.

“Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) bersama instansi terkait sedang menggodok PP tentang Seleksi Honorer, PTT dan GTT,” kata Kabag Humas Kemenpan & RB, FX Dandung Indratno, kepada JPNN, Minggu (15/5).

Dijelaskan Indratno, dalam pengangkatan tenaga honorer tercecer menjadi CPNS, pengangkatan PTT dan GTT diatur dalam PP tersendiri. Di mana untuk penyelesaian sisa honorer yang tertinggal (masuk database 2005) akan diprioritaskan tahun ini. Sedangkan honorer non-APBN/APBD yang tidak masuk database, tapi bekerja di bawah tahun 2005 dan belum berusia 46 tahun, akan diseleksi tahun depan.

“Meski belum akan diangkat tahun ini, tapi yang untuk honorer non-APBN/APBD sudah digodok PP-nya. Ini berkaitan dengan validasi dan verifikasi data honorer,” ujar Indratno. Dengan ditetapkannya target penyelesaian PP tersebut, Indratno menambahkan, pemerintah berkeinginan agar DPR juga bisa (berpandangan) sejalan. Hal tersebut katanya, agar pada Juni depan tim sudah bisa turun ke lapangan.

Sementara itu, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR RI mengatakan, pihaknya memang bertekad agar PP tentang penyelesaian tenaga honorer itu sudah bisa ditetapkan secepatnya. Ini terutama mengingat data honorernya sendiri akan ditetapkan Oktober 2010 mendatang. “Kalau pemerintah menggenjot Juni, DPR juga akan siap. Prinsipnya, agar pendataannya cepat, singkat, tapi valid,” terangnya. (esy/jpnn)

Kabar Baik dari Sri Mulyani: Gaji PNS, TNI/Polri Naik 10% di 2011

2010-04-29T23:43:00.000-07:00

Sri Mulyani: Gaji PNS, TNI/Polri Naik 10% di 2011
Ramdhania El Hida - detikFinance, Rabu, 28/04/2010 13:04 WIB

Jakarta - Kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri. Karena pada tahun 2011, pemerintah berjanji akan menaikkan gaji mereka sebesar 10%.

"Pada 2011 ini, akan ada kenaikan gaji sedikit lebih dibandingkan inflasi yang sebesar 5%. Naiknya sebesar 10%. Ini digunakan untuk kesejahteraan PNS,TNI, dan Polri," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diiringi gemuruh tepuk tangan para Bupati dan Gubernur seluruh Indonesia yang hadir pada Musrenbangnas, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/4/2010).

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa PNS, TNI, dan Polri tetap akan mendapatkan gaji ke-13 pada tahun depan. Begitu pun dengan para pensiun PNS yang akan mendapat pensiun ke-13.

"Gaji ke-13 tetap akan diberikan kepada PNS, TNI, dan Polri. Begitu juga pensiun tetap dapat pensiun ke-13. Ini merupakan policy (kebijakan) yang sudah ada selama 5 tahun terakhir," ujarnya.

Pada paparan tersebut, Sri Mulyani menyatakan pemerintah berencana melakukan penambahan pegawai baru sebanyak 100 ribu orang. Serta tetap menyediakan anggaran anggaran unuk remunerasi Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pelaksanaan program reformasi birokrasi pemerintah.

"Remunerasi tetap ada untuk reformasi birokrasi," jelasnya.

Untuk memenuhi rencana 2011 tersebut, Sri Mulyani menganggarkan belanja pemerintah pusat sebesar Rp 81,3 triliun dalam R-APBN 2011.

(nia/dnl)

Tak Tanggung-Tanggung Terbukti DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

2010-04-21T08:11:00.000-07:00

Wuah... DKI Angkat Lagi 3.335 Guru CPNS!

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengangkat 3.335 dari total 3.507 guru berstatus pegawai tidak tetap (PTT) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sementara itu, sebanyak 172 guru tidak dapat diangkat karena tidak memenuhi syarat. Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS.

"Sudah tiga tahun ini kami terus memproses secara administrasi guru PTT menjadi CPNS. SK (Surat Keputusan) pengangkatan mereka sebagai CPNS telah keluar," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto di Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Selain penerbitan SK Gubernur, Disdik juga mengeluarkan SK penempatan mengajar mereka di sekolah-sekolah negeri milik Pemprov DKI mulai tingkat SD hingga SMA.

"Yang diangkat bukan guru yang baru lulus, tetapi umumnya guru yang sudah bertahun-tahun mengajar dan melamar jadi CPNS," kata Taufik.

Taufik menambahkan, selama proses administrasi para guru tersebut tetap mengajar di sekolah masing-masing. Sementara itu, sebanyak 172 guru PTT tidak dapat diangkat menjadi CPNS karena usia mereka melebihi persyaratan usia pengangkatan guru PTT menjadi PNS, yakni sekitar 46 tahun. "Saya minta maaf, karena sesuai aturan mereka tidak bisa diangkat menjadi CPNS," kata Taufik.

Namun meskipun tidak mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) dari Pemprov DKI, para guru tersebut tetap mendapatkan tunjangan peningkatan penghasilan (TPP) kesra setiap bulan. Taufik menyebut, pihaknya meminta tambahan tenaga pengajar atau guru di sekolah negeri karena jumlahnya yang masih kurang ditambah ada sejumlah sekolah baru yang sedang dibangun Dinas Pendidikan.

Selain itu, dari 2010 hingga 2015 banyak guru senior yang memasuki masa pensiun dan jika tidak segera diganti maka akan ada kekurangan guru sehingga dikhawatirkan menurunkan kualitas pendidikan.

Lega Banget Guru Honorer Tahun 2010 Semua Diangkat CPNS dengan Tiga Cara Seleksi

2010-02-16T01:25:00.000-08:00

Good News Tahun 2010 Guru Honorer Diangkat Jadi CPNS Semua Asalkan Memenuhi Salah Satu dari Tiga Cara Seleksi Yaitu, (1) Reguler melalui tes ujian penerimaan CPNS formasi 2010, (2) Tanpa tes sesuai dengan PP 48/2005 juncto PP 43/2007 tentang sistem pengangkatan tenaga honorer, dan (3) Seleksi yang dilakukan oleh sesama honorer.

Posted on 15 Februari 2010 by masedlolur

MEDAN (Berita):Untuk priode tahun 2010, pemerintah akan menerapkan tiga jenis seleksi untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini disebabkan banyaknya jumlah tenaga guru honorer yang belum diangkat, dengan total 946 ribu orang secara nasional.

Anggota Komisi X DPR RI, Wayan Koster, saat menerima rombongan Komisi E DPRD Sumatera Utara dan Dinas Sosial Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu) serta Forum Komunikasi Tenaga Honorer Sekolah Negeri (FKTHSN) Sumut, di Gedung DPR RI Jakarta, kemarin menyebutkan tiga jenis seleksi itu pantas diterapkan mengingat besarnya jumlah guru honorer yang akan diproses menjadi PNS.

Komisi E DPRD Sumut yang hadir yaitu Ketua Komisi Brilian Mochtar, beserta anggota yakni Timbas Tarigan, Muslim Simbolon, Siti Aminah, Arlena Manurung, dan Rahmiannah Delima Pulungan, serta dua Staf Dinas Sosial Pemprovsu H M Hatta Siregar, Marion Ginting.

Menurut Wayan, terkait permasalahan tenaga guru honorer dan tenaga honorer secara umum, pihaknya sedang membahas kebijakan untuk menyelesaikan permasalah ini secara keseluruhan dengan membentuk panitia gabungan antara komisi II, VIII dan X yang bekerjasama dengan beberapa departemen yaitu Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Kepegawaian dan beberapa lainnya.

Dari koordinasi terakhir yang dilakukan, akan ada tiga cara yang digunakan mengangkat tenaga guru honorer menjadi PNS, yakni reguler melalui tes ujian penerimaan CPNS formasi 2010, tanpa tes sesuai dengan yang diatur dalam Perarturan Pemerintah (PP) 48/2005 junto PP 43/2007 tentang sistem pengangkatan tenaga honorer, dan seleksi yang dilakukan oleh sesama honorer.

“Berdasarkan data yang kami terima 2010 ini, totalnya ada sebanyak 946 ribu guru honorer yang harus diangkat jadi PNS. Belum tentu semuanya dapat diselesaikan tahun 2010 ini kan,” ujarnya didampingi anggota Komisi X DPR RI Dedi S Gumelar dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo.

Mereka yang direkrut tanpa tes adalah para guru honorer yang memenuhi syarat sesuai PP 48/2005 juncto PP 43/2007, di mana guru honorer tersebut harus sudah memiliki masa kerja satu tahun pada 31 Desember 2005, dibuktikan dengan surat keputusan (SK) pengangkatan oleh instansi pemerintah (kepala sekolah negeri dan/atau kepala dinas pendidikan), baik yang honorariumnya dibiayai oleh APBD maupun APBN, dan usia maksimal 48 tahun.”Untuk latar belakang pendidikan, tidak jadi masalah,”ujarnya.

Sebenarnya untuk kategori tanpa tes ini telah dilakukan secara bertahap sejak 2005. Namun karena ada manipulasi data yang dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten, di mana data awal seluruh tenaga honorer hanya 800 ribuan orang membengkak menjadi 920 ribuan orang, dan telah disertai dengan SK pengangkatan yang diberlakukan surut.

Ini menyebabkan tertundanya penuntasan pengangkatan tenaga honorer, sehingga sampai sekarang baru terselesaikan sekitar 800 ribuan orang, sedangkan sisanya ada sekitar 80 ribuan yang masuk data based, tapi ternyata tidak memenuhi syarat seperti yang tertera di PP 48/2005 juncto PP 43/2007. Bahkan ada pemerintah daerah yang tidak mau untuk mengangkat PNS para guru honorer seperti di DKI, dan ada juga guru CPNS yang belum bisa diangkat karena NIP belum bisa dikeluarkan, dikarenakan guru yang bersangkutan belum melengkapi syarat administrasi secara keseluruhan.

Tahun 2010 ini, guru honorer yang sudah memenuhi syarat sesuai PP 48/2005 juncto PP 43/2007 ini yang diutamakan untuk diangkat, yaitu ada sekitar 105 ribu orang. Baik yang sudah masuk dalam data based maupun yang masih tercecer atau belum terakomodir, yaitu bagi guru yang belum terdata karena pada saat pendataan laporan membengkak membuat pemerintah memutuskan untuk menutup laporan data based dari daerah. Sehingga ada guru honorer yang tidak terdata, padahal ia sudah memenuhi syarat.

Untuk itu, pihaknya mengimbau para guru honorer dapat segera mendatakan namanya di Dinas Pendidikan terkait, apakah termasuk dari 105 data based yang diterima DPR RI saat ini. “Kami anjurkan, karena bapak dan ibu guru juga ada di Jakarta. Maka baiknya juga menyampaikan data jumlah guru honor di Sumut ini ke BKN dan Departemen Kepegawaian,” katanya.

Selain itu, tahun 2010 ini juga akan ada pengangkatan guru honorer menjadi CPNS dengan sistem seleksi yang dilakukan oleh sesama guru honorer. Yaitu, guru honorer yang tidak dibiayai oleh APBN atau APBD, asalkan SK pengangkatannya menjadi guru honorer dilakukan oleh instansi pemerintah (Kepala Sekolah dan/atau kepala Dinas Pendidikan) dengan batasan masa tugas yaitu minimal harus sudah bertugas satu tahun pada 1 Januari 2006 atau 31 Desember 2005.

Untuk sistem ini Panitia gabungan komisi DPR RI sedang mempersiapkan PP yang baru. Jika ternyata nanti masih tetap ada guru honorer yang tidak bisa diangkat berdasarkan ketiga cara diatas, karena tidak memenuhi syarat, maka Wayan menyatakan guru honorer tersebut akan diangkat menjadi pegawai tidak tetap dengan pendekatan kesejahteraan. Yaitu gaji guru honorer berdasarkan upah minimum regional atau memenuhi kebutuhan sehari – hari guru yang bersangkutan serta tunjangan kesehatan.

Meskipun demikian, Ketua FKTHSN Sumut, Andi Subakti menuntut agar ribuan guru honorer yang belum bisa diangkat karena terkendala PP 48/2005 juncto PP 43/2007 dapat segera diangkat CPNS. Alasannya, rata-rata guru honorer yang ada sekarang telah bekerja lebih dari lima tahun.(irm)

Masedlolur bertanya:”bagaimana dengan Anda dan gerakan semua rekan di kota atau kabupaten Anda?” Oleh karena itu, segeralah bertindak proaktif, jangan diam menunggu. Terimakasih

Gaji Guru PNS 2010 Benar-benar Menjadi Paling Top Dibandingkan PNS Lainnya| Wajar Benar Semua Mengincar Status Guru PNS

2010-01-26T08:28:00.000-08:00

Kalau setiap calon guru dan guru swasta tahu isi informasi dalam Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi yang diterbitkan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, pastilah tak satupun bakal enggan diangkat menjadi PNS.

Sebab, tidak meleset dari berita jauh sebelum ini (baca di sini), ternyata benar penghasilan guru PNS di tahun 2010 bisa lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diterima PNS lainnya. Itu terjadi karena guru PNS mendapatkan tunjangan kependidikan sebagai tambahan pada komponen penghasilannya.

Tunjangan kependidikan untuk guru bergolongan II/a dengan masa kerja 10 tahun ditetapkan senilai Rp 286.000 per bulan. Dan jika ditambahkan dengan komponen penghasilan lainnya, maka penghasilan bersih seorang guru golongan II/a yang belum kawin akan mencapai Rp 2.489.635 per bulan.

Sedangkan penghasilan bersih untuk guru bergolongan tertinggi atau golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun dan belum kawin mencapai Rp 4.631.300 per bulan. Ini lebih tinggi dibandingkan penghasilan bersih PNS bukan guru yang mencapai Rp 4.244.415 per bulan.

Perbedaan itu terjadi karena guru golongan IV/e mendapatkan tunjangan kependidikan senilai Rp 389.000 per bulan.

Hanya saja tunjangan beras seorang guru lebih kecil dibandingkan PNS lain. Guru dengan golongan II/a hingga IV/e menerima tunjangan beras senilai Rp 42.300 per bulan, adapun PNS dengan golongan sama menerima tunjangan beras sebesar Rp 44.415 per bulan.

Ampun pemerintah, jadi wajarlah kalau tuntutan untuk menjadi guru PNS pun menguat. Mengingat kesejahteraan guru PNS yang terus kalian tingkatkan, dan kalianpun bahkan berkomitmen menetapkan gaji guru PNS minimal Rp 2 juta per bulan.

Persoalan menuntut menjadi guru PNS itu dibahas serius oleh Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dalam rapat kerja gabungan bersama Komisi II, Komisi VIII, dan Komisi X DPR di Jakarta, Senin (25/1/2010). Rapat kerja gabungan yang membahas penyelesaian terhadap pengangkatan tenaga honorer itu juga dihadiri, antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Menteri Agama Suryadharma Ali.

Yang perlu diingatkan kepada calon guru dan guru swasta adalah siapakah yang berhak menyandang status sebagai guru honorer seperti yang dimaksudkan oleh Mendiknas tersebut?

Sebab, guru non PNS bisa saja berstatus sebaga guru swasta, guru tidak tetap, guru honorer, dan guru wiyata bhakti.

Was-was Guru Swasta Mengentas Status

2010-01-25T01:15:00.000-08:00

Was-was Guru Swasta Mengentas Status

Oleh : Eddy Soejanto*)

Memangnya bisa was-was? Jelas bisa. Sebab, bukan baru kemarin mereka guru-guru swasta itu memiliki nasib yang tak jelas. Padahal dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan tidak ada pasal yang menghendaki mereka perlu menerima kenyataan yang demikian mengenaskan. Implementasinya saja yang tak jarang dicurangi.

Jadi kalau mereka berunjukrasa, mogok mengajar, atau mogok makan guna mengekspresikan kekesalan mereka atas perilaku tidak adil yang dialami, maka wajarlah. Bahkan kalau mau efektif mereka seharusnya bisa mengupayakan sehari mogok mengajar secara nasional.

Tentunya setelah itu diharapkan meningkatkan perhatian pemerintah dan semua pemangku kepentingan akan tujuan gerakan mereka. Sehingga aksi-aksi mereka dipahami sebagai representasi tuntutan dari sebuah organisasi profesi, bukan sekedar gerakan dari beberapa kelompok guru swasta yang berani mengatas-namakan semuanya.

Untuk itu, diperlukan kesepakatan ulang terhadap prioritas perjuangan mereka. Apakah hanya menuntut alih status, dari non PNS menjadi PNS, seperti selama ini? Atau sesuatu yang lain, yang ke depan lebih memungkinkan direalisasikan oleh pemrintah.

Misalnya, apakah tidak sebaiknya memperjuangkan juga perubahan kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan, agar tidak selamanya guru swasta kejatah 25% melalui jalur penilaian portofolio. Atau, bagaimana agar peserta yang melalui jalur pendidikan, kuotanya tidak 100% untuk guru PNS. Atau, mengusahakan guru swasta berpeluang juga menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri yang selama ini rekrutmennya juga hanya menyentuh guru-guru PNS. Dan masih berderet-deret lagi persoalan diskriminasi yang bisa dijadikan agenda perjuangan guru swasta.

Oleh karena itu, sangat diniscayakan perjuangan mereka tidak selalu sebagai upaya mendesak pemerintah agar menerbitkan PP yang mengakomodir guru non PNS bersulih status sehingga dientaskan semua menjadi PNS, tetapi terutama juga peraturan perundang-undangan lainnya yang dirasakan terlalu menganak-emaskan guru PNS.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

Ujian Nasional: Ihwal Hasil dan Akuntabilitasnya

2010-01-20T08:39:00.000-08:00

Ujian Nasional: Ihwal Hasil dan Akuntabilitasnya

Oleh: Eddy Soejanto*)

Hari demi hari ke depan ini, bagi para guru kelas terakhir bagaikan mempersiapkan babak final sebuah pertandingan antara para siswa dengan musuh tangguh senilai rata-rata 5,50 yang dapat menyebabkan mereka lulus atau gagal menempuh UN.

Fenomena itu memang bisa membuat gentar jiwa guru-guru, mengingat akuntabilitas mereka dipertaruhkan dalam mengalahkan nilai rata-rata 5,50. Sebab, hasilnya akan dikaji dan kalau dinyatakan gagal akan segera diadili oleh masyarakat pemangku kepentingan pendidikan.

Apabila diasumsikan besarnya jumlah pendaftar siswa baru signifikan dengan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, maka kegagalan siswa lulus UN di suatu sekolah akan menyebabkan berkurangnya jumlah pendaftar siswa baru. Namun, apakah demikian itu cara yang tepat mengukur akuntabilitas guru pngampu mata pelajaran ujian nasional di kelas terakhir?

Harus diingat, bahwa mutu keluaran pendidikan suatu sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik, harus merupakan hasil kinerja kolektif warga sekolah, bukan hasil dari aksi-aksi individual guru matapelajaran UN di kelas terakhir.

Karena itu, selama budaya kerja sama antar fungsi dalam sekolah, antar individu dalam sekolah, sudah merupakan kebiasaan hidup sehari-hari bagi warga sekolah, maka tidak ada yang perlu dicemaskan ihwal keberhasilan atau kegagalannya.

Tetapi bila hal-hal tersebut tidak dapat berlangsung, tentu saja beban berat harus disandang sendiri oleh guru mata pelajaran UN, jika ada kegagalan. Sebaliknya, kebanggaan pasti akan membesar di kepala, jika keberhasilan yang didapat. Semuanya benar-benar menjadi tanggung-jawab guru seorang diri. Sayangnya, bukan yang begini yang diinginkan!

Di sisi lain, keberhasilan atau kegagalan suatu sekolah di bidang akademik, wajar bila secara transparan diaktualisasikan sebagai akuntabilitas sekolah kepada para pemangku kepentingan. Informasinya akan lebih banyak disorot oleh masyarakat ketika mereka meneropong pengumuman hasil lulusan. Tentunya yang benar-benar diharapkan adalah hasil kelulusan seratus persen. Baru setelah itu, syahwat keingin-tahuan mereka disalurkan guna mengakses nilai hasil ujian nasional (HUN) yang diperoleh para lulusan.

Berbeda dengan para siswa SMP/MTs, HUN tidak begitu menentukan nasib para siswa lulusan SMA/MA atau SMK. Yang teramat penting bagi mereka adalah status kelulusannya, bukan besarnya HUN yang diperoleh. Terutama bagi lulusan SMA/MA atau SMK yang ingin kuliah di perguruan tinggi.

Kenyataannya memang hampir semua perguruan tinggi (PT) tidak menyeleksi calon mahasiswa baru berdasarkan HUN tersebut. Bagi para guru, perlakuan PT terhadap HUN ini dirasakan sangat menyakitkan. Karena bagaimana pun upaya keras para guru membimbing para siswanya agar tangkas melompati ketinggian nilai rata-rata minimal 5,50 sebagai persyaratan untuk lulus, sama sekali tidak mendapatkan penghargaan yang memadai dari kalangan PT.

Menurut Jahja Umar, Ph.D (Alternatif Kebijakan Ujian Akhir Persekolahan, dalam Jurnal Gentengkali, volume 3, tahun 2001, hal. 22) penyelenggaraan UN sudah memenuhi fungsi utamanya, meliputi: quality control, motivator, public accountability, selection, screening, streaming, diagnostic tool, feed-back to the system.

Dari hasil analisis statistik yang diperoleh, tentunya pemerintah telah menjadikannya sebagai sarana mengevaluasi sistem maupun kebijakan yang telah diambil, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang menentukan keberhasilan dalam menyelenggarakan UN.

Berangkat dari pendapat tersebut, penolakan PT terhadap HUN SMA/MA atau SMK sebagai syarat menjadi mahasiswa baru, perlu dipertanyakan. Karena orangtua siswa sebagai pemangku kepentingan pendidikan punya hak diberitahu alasannya. Apakah penolakan tersebut disebabkan pihak PT menilai bahwa HUN dinyatakan tidak valid dan tidak reliabel? Jika jawabnya ya, lalu untuk apa diselenggarakan UN?

Sampai saat ini, ruang publik yang bisa dimanfaatkan barulah berisi informasi hasil-hasil HUN di tiap-tiap sekolah. Sedangkan hasil analisis instrumen tes-nya sendiri hanya dipublikasikan terbatas di kalangan birokrasi pendidikan, sembari mengesampingkan para praktisi dan pemerhati untuk mendapatkan informasi yang seimbang.

Ampun pemerintah, kapan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan kewenangannya yang begitu luas, dapat membuat HUN SMA/MA atau SMK tidak hanya difungsikan sebagai syarat kelulusan.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

Ujian Nasional: Beraninya Menyoal Bukan Menghadapi

2010-01-18T18:31:00.000-08:00

Ujian Nasional: Beraninya Menyoal Bukan Menghadapi

Oleh: Eddy Soejanto*)

Meskipun sudah sedemikian jauh, dan semakin dekat dengan hari H, ternyata masih belum reda juga pertikaian pendapat antara masyarakat melawan pemerintah (Depdiknas) menyoal ujian nasional (UN). Ini cukup merisaukan. Terlebih lagi, bagi siapapun yang keluar sebagai pemenang dalam pertikaian itu, belum pasti mampu menjamin selekasnya membawa UN ke arah peningkatan kualitas pendidikan dengan tercapainya seluruh standar nasional.

Ampun pemerintah, kalian selalu mengatakan bahwa pelaksanaan UN tidak terlepas dari tujuan menstandarisasikan kualitas lulusan yang diharapkan secara signifikan dapat bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan.

Di lain pihak, kerisauan berbagai elemen masyarakat mengaktualisasikan wujud ketidak-setujuan mereka dengan menggelar berbagai unjukrasa. Sebab, menurut mereka peranan nilai-nilai hasil UN sebagai nilai-nilai yang paling menentukan dalam mempertimbangkan hak para siswa untuk lulus atau menamatkan sekolahnya, telah melanggar pasal 58 dalam UU 20/2003 tentang Sisdiknas.

Simak saja pendapat para pakar pendidikan kita. Kebijakan ujian nasional mencerminkan sikap pemerintah yang sekadar mau hasil, padahal banyak hal yang masih dipertanyakan terkait dengan ujian nasional (Winarno Surakhmad).

Atau dari HAR Tilaar yang menolak pernyataan pemerintah, bahwa ujian nasional akan memicu peserta didik berusaha lebih keras dan mengenyahkan budaya lembek (JK). Beliau menegaskan bahwa watak lebih terkait soal moral dan nilai-nilai yang dilaksanakan dalam kehidupan, bukan sebatas mengetahui mata pelajaran yang di-UN-kan.

Ujian nasional secara sistematis menciptakan penghambat bagi anak didik untuk meneruskan ke jenjang berikutnya hanya karena keharusan memenuhi nilai ujian nasional tertentu yang dipakai sebagai acuan kelulusan.

Terlepas dari hasil akhir yang akan dicapai oleh persoalan di atas, yang jelas hari-hari ke depan adalah hari-hari tersibuk bagi para guru di kelas terakhir. Mereka pasti berupaya keras untuk memicu semangat belajar dan memacu peningkatan kemampuan siswanya agar pada saatnya nanti dengan mudah melewati nilai minimal UN, ketimbang menggunakan metode pembelajaran lain yang lebih menjamin akan kemampuan siswa menanamkan pengetahuan, pemahaman dan penerapan ilmu secara awet.

Lagi-lagi guru dipaksa untuk lebih banyak menggunakan metode drill. Karena solusi inilah yang paling favorit sejak ujian nasional masih bernama ebtanas. Para guru hanya dituntut memberikan cara penyelesaian atau cara menjawab sebanyak mungkin soal pilihan ganda yang pernah diujikan pada ujian nasional di tahun-tahun sebelumnya, tanpa perlu berpayah-payah menyampaikan pendalaman materinya. Kemudian menjelang ujian nasional diadakan uji coba terakhir yang sekaligus sebagai prediksi dari soal-soal UN yang bakal keluar.

Sudah sejak lama kita pahami, bahwa kegiatan tersebut merupakan ciri khas lembaga-lembaga bimbingan belajar (bimbel) dan sudah selayaknya berlangsung di sana, karena memang tujuan para siswa memasukinya bukan demi mendalami pelajaran sekolah.

Mereka selalu tergiur oleh promosi bimbel dengan banyaknya peserta yang diterima di perguruan tinggi, sambil menonjolkan kehandalan para tutornya yang katanya memiliki kepakaran dalam membuat trik-trik sampai jurus-jurus gambling, yang konon dapat digunakan untuk mengerjakan soal-soal sesulit apapun secara cepat dan tepat jawabannya dan yang seperti ini mereka anggap tak dipunyai oleh para guru di sekolahnya.

Tetapi bila sekolah juga ikut-ikutan menerapkan kegiatan seperti yang biasa dilakukan oleh bimbel tersebut, hendaknya perlu dipertimbangkan benar-benar oleh pihak sekolah, untuk tidak terjebak pada pemasangan tarip seharga beaya mengikuti bimbel di luar sekolah.

Jika gambaran kondisi sekolah yang demikian itu ternyata memang ada, agaknya tak patut langsung divonis salah. Karena setiap pemerintah memasang passing grade seberapapun besarnya, bagi para guru kelas terakhir tak pernah muncul perasaan gentar, bahkan senantiasa tertantang untuk melampauinya.

Hanya saja cara-cara yang ditempuhnya memang beragam, dengan mengkomersialkan pendidikannya atau menjunjung tinggi kejujuran maupun tidak. Barangkali saat sekarang yang terpikirkan hanyalah bagaimana agar tujuan sekolah tercapai, yaitu sekolah tidak akan dipermalukan dengan banyaknya siswa yang tidak lulus sekaligus dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Ini memang kita sadari sebagai pembelajaran yang kurang pada tempatnya bagi dunia pendidikan. Sehingga merelakan sebegitu besar ongkos kemerosotan moral yang harus diberikan bagi memenangkan pertandingan melawan UN.

Tidak adakah keberanian menghadapi UN yang lebih mencerminkan keluhuran moral dalam mengatasi permasalahannya, sehingga berdampak positip bagi dunia pendidikan?

Jawabannya terpulang kepada isi jawaban semua pihak atas pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kepada siswa, siapkah mental mereka apabila tidak lulus? Kepada para orang tua siswa, akan relakah mereka melihat kegagalan anaknya?

Kepada pihak sekolah, siapkah sekolah menanggung resiko tak mendapat murid baru, karena para calon murid baru takut mendaftar dengan mengetahui banyaknya siswa yang tak lulus? Kepada masyarakat, sejauh manakah mereka dapat melakukan penilaian terhadap integritas suatu sekolah?

Manakah yang bakal menjadi pilihan mereka, sekolah yang menghalalkan segala cara dan menghasilkan banyak lulusan atau sekolah yang berupaya dengan integritas tinggi tetapi berakibat fatal dengan banyaknya siswa yang tak lulus?

Agaknya masih akan lama terwujudnya paradigma baru, dimana kesiapan mental para siswa untuk tidak lulus dan kerelaan para orang tua terhadap kegagalan anaknya serta ketegaran sekolah yang gagal meluluskan siswanya seratus persen, dapat menjadi faktor yang mudah dikesampingkan dalam memperbaiki dunia pendidikan.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

Kok Mogok, 'Ngajar 'Napa?

2010-01-13T07:07:00.000-08:00

Kok Mogok, ’Ngajar ’Napa?

Oleh: Eddy Soejanto*)

Sejak KBK hingga KTSP, dari perspektif pengetahuan dan pemahaman konsep, rendahnya kualitas pendidikan terkadang cukup ditengarai dengan rendahnya pencapaian kriteria ketuntasan minimal oleh siswa.

Ini dibuktikan dengan betapa terpontang-pantingnya guru-guru mata pelajaran UN 2010, sampai-sampai membuat nuansa di sekolah tak ubahnya bimbingan belajar. Merekapun merasa wajib minta tambah jam tatap muka, dengan mengikhlaskan waktu istirahat siang dan sore hari, bertahan tetap berada di sekolah mengisi kegiatan seputar nge-drill soal-soal UN. Tentunya dengan imbalan yang memadai atau tidak, itu masalah lain.

Inilah barangkali, kenapa rendahnya kualitas pendidikan kerapkali ditudingkan ke arah guru sebagai biangnya, meskipun tidak tepat. Sebab, kualitas kinerja guru berkaitan erat dengan pelbagai kondisi guru, puncak kerucutnya ada di status guru profesional yang mampu menjalankan proses pembelajaran i2m3.

Tapi guru bisa mengatasi masalah itu, asal Pemerintah dan Pemerintah Daerah terlebih dulu mengatasi kesenjangan kesejahteraan guru dengan profesi lainnya, atau sesama guru (antara PNS dan non PNS) melalui upaya merealisasikan peningkatan penghasilan guru secara memadai sehingga tetap berada di atas batas kebutuhan hidup minimum.

Sampai saat ini, upaya-upaya itu masih berkutat di penerbitan peraturan perundang-undangan, yang semuanya baru sempurna bila jelas-jelas mengarahkan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyejahterakan kehidupan guru. Namun semua guru tahu hal itu tidak serta merta mengubah nasib mereka menjadi lebih baik.

Namun, bagi guru non PNS malah samasekali tidak jelas apa yang mesti diharapkan dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang lebih condong mengatur nasib guru-guru PNS tersebut. Sehingga janji peningkatan kesejahteraan melalui proses sertifikasi guru, misalnya, belum membuat mereka langsung kelabakan untuk makin termotivasi dan berambisi mempersiapkan diri menjadi semakin mendekati status guru profesional.

Ampun pemerintah, apapun yang kalian lakukan nyatanya mereka kok mogok, ’ngajar ’napa? Mereka yang mengajar rajin saja belum tentu bisa membuat pintar muridnya.

Apakah inti persoalannya benar-benar hanya terletak pada besaran insentif yang mereka terima setiap bulan dari pemerintah daerah, minta Rp150 ribu agar dinaikkan menjadi Rp 250 ribu, yang menyebabkan guru swasta di Tegal itu mogok mengajar, 14 Januari 2010?

*)Eddy Soejanto, pengamat pendidikan.

Patung-patung Pahlawan Besar dan Kecil, di Pojok-pojok Ponorogo

2010-01-11T16:18:00.000-08:00

Dengan digunakannya kata pahlawan kecil dan pahlawan besar yang menjadi bagian dalam kalimat sebagai judul postingan ini, saya tidak bermaksud membandingkan jasa-jasa mereka yang dipatungkan dll, tetapi benar-benar hanya sekedar ingin menunjukkan ukurannya.

Saya yakin, sedikit sekali generasi muda yang tahu, bahwa di tanah bekas terminal Ponorogo pada sekitar tahun 50-an, 60-an, ada sebuah patung pahlawan pejuang kemerdekaan, dan relief kecil yang menghiasi landasannya.

Sekarang, meskipun lahan itu telah berubah menjadi pusat bisnis, keuangan, dan jasa, maka sangat mengenaskan nasib patung itu. Dia malah tidak begitu dihiraukan, baik perawatannya maupun keindahannya. Justru papan-papan nama pelaku jasa dan bisnis itu yang mengelilinginya denga strategis.

Dengan melihat gambar-gambar yang saya sajikan itu, terkesan sekali bahwa patung kecil di Ngepos itu sekarang sangat dimarjinalkan. Kenapa nggak digusur sekalian? Toh, perlu kajian lagi lebih dalam sejauh mana dia akan bermakna dalam sebuah wisata sejarah?

Ampun pemerintah kabupaten, kalian yang mesti membuat kajiannya, bukan?

Memang patung ini ukurannya besar, sehingga sekelilingnya bisa dibuatkan taman yang sampai sekarang tetap menjadi pusat kegiatan warga masyarakat, terutama pagi hari di hari-hari libur. Di luar itu, keadaan sebagaimana saat pengambilan gambar-gambar ini.

Lingkungan di sekitar patung ini cukup terawat dengan baik, walaupun terkadang kebersihan kurang dijaga oleh para pengunjungnya. Tetapi, umumnya kedatangan mereka dengan niat mengunjungi tamannya, bukan pengin menikmati kebesaran patungnya. Nah.

Ampun pemerintah kabupaten, kalian mesti membuat kajiannya, mengapa bisa demikian, bukan?

Kecelakaan-kecelakaan di Lintasan Sejarah Guru Swasta (Kecelakaan Pertama)

2010-01-03T14:21:00.000-08:00

Guru swasta, guru non-PNS di sekolah swasta, tidak pernah membayangkan masa kini yang sulit, apalagi itu disebabkan oleh perlakuan secara diskriminatif, atau di-PHK secara sepihak.

Mereka senantiasa berusaha keras, karena mendambakan masa depan yang relatif jelas dan menjanjikan kehidupan yang sepadan dengan pengabdiannya. Paradigma ini, menurut siapa pun, tidak ada yang akan menyalahkannya.

Namun, terjadilah kecelakaan sejarah itu. Fatal lagi! Baru setapak langkah guru swasta memperjuangkan penghapusan dikotomi dan diskriminasi, sekonyong-konyong diledakkan dan dibuyarkanlah impian mereka, dengan terbitnya PP 48/2005.

Terlepas dari bagaimana rumitnya kehadiran PP 48/2005 itu, tetap saja ini menjadi sebuah pembuktian dari olah ketrampilan intervensi para guru non PNS di sekolah negeri menaklukkan para petinggi pemerintah. Mereka lakukan itu tanpa menyuarakan ancaman mogok mengajar atau berunjukrasa besar-besaran, tetapi mampu mengubah kebijakan pemerintah.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan tentang rekrutmen CPNS yang sudah bertahun-tahun menjadi acuan (PP 11/2002), ternyata dapat dipecundangi hanya oleh sebuah PP, yaitu PP 48/2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Sangat disayangkan, pada saat itu berlangsung, sebagian besar guru swasta bersikap kurang peduli, karena gelapnya informasi yang mereka peroleh. Seakan jaman kegelapan menyelimuti mereka, meskipun di luar telah berhembus santer angin perubahan dalam dunia pendidikan.

Inilah yang membelenggu mereka, membutakan visi dan kemampuan mereka untuk melihat ke depan. Mereka tertinggal, karena terlambat mengantisipasi perubahan yang tengah terjadi.

Kalau ini disebut sebuah kesalahan, maka kesalahan tersebut tidak seratus persen ditimpakan kepada para guru swasta. Sedikit-banyak andil kesalahan itu ada juga di pundak kepala sekolah atau pengurus yayasan.

Andai saja mereka memberdayakan guru swasta, sama dengan yang dilakukan oleh para widyaiswara LPMP kepada para guru bantu, bisa jadi PP 48/2005 tidak akan pernah diterbitkan dengan substansi yang menurut guru swasta sangat diskriminatif. Inilah kecelakaan pertama.

Ampun pemerintah, luka akibat kecelakaan pertama ini, sungguh sulit disembuhkan.

Biar Sampai Luber Jangan Persukar Bila Guru Menimba Ilmu

2009-12-29T21:07:00.000-08:00

Sebut saja, apakah itu seminar, lokakarya, diklat, dan sejenisnya yang diselenggarakan di luar sekolah, maka kepesertaan guru-guru menjadi sebuah keniscayaan. Jangankan gratis, berbayar pun mereka kadang setengah berlomba mencari peluang lebih dulu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

Meskipun motivasi mereka berlainan, semuanya tentu dimaksudkan untuk mendukung tercapainya impian mereka. Mungkin masih banyak yang hanya menginginkan lengkapnya koleksi sertifikat dalam sejumlah dokumen portofolio, atau demi alasan yang lain.

Tetapi bagi mereka yang sadar, hal tersebut bukanlah sesuatu yang paling penting. Sebab, pengetahuan yang diperoleh dengan cara demikian itu, seberapa pun banyaknya, baru akan tampak manfaatnya setelah mereka implementasikan di depan siswa dalam ruang-ruang kelas. Tidak cukup hanya dengan mempertontonkan koleksi sertifikat mereka agar dinilai oleh para asesor.

Sayang, masih saja terjadi ketimpangan dalam hal meraih peluang kepesertaan dalam seminar, lokakarya, diklat, dan sejenisnya tersebut. Di tiap sekolah selalu ada guru yang tidak memperoleh kesempatan, karena mereka dilarang meninggalkan jam-jam mengajar. Di sisi lain, rekan-rekan sejawat mereka ada yang dibiarkan gemar mengikuti seminar, atau diizinkan menghabiskan waktu sampai ratusan jam bermukim dalam satu diklat ke diklat lainnya.

Fenomena itu menyebabkan beberapa guru menjadi sangat menonjol kemampuan dan pengetahuannya, walau belum pasti karena mereka lebih pandai, tapi lebih dikarenakan mereka mendapatkan kesempatan duluan menimba ilmu. Namun jeleknya, atasan seringkali meremehkan mereka yang tertinggal, yang pengetahuan dan kemampuannya diperoleh lebih kemudian itu, dan dengan enteng mereka diasumsikan lebih bodoh.

Bahkan yang paling menjengkelkan lagi adalah apabila guru-guru yang sedang berada dalam posisi tertinggal tersebut disupervisi oleh para pengawas pendidikan. Guru-guru diminta selalu melakukan implementasi pengetahuan dan kemampuannya dengan benar, sedangkan mereka enak-enak menguasai teorinya dan berani mencela setiap kekurangan guru-guru itu dalam memraktikkan.

Ampun pemerintah, jika demikian ini kejadiannya, bukankah ini hanya masalah posisi, bukan isi otak?

Di 2010 Ada POS UN Pengobat Cemas Siswa Gagal Lulus

2009-12-23T23:19:00.000-08:00

Pada nggak tahu sih, betapa betenya sebagian besar teman-temanku guru dan kepala sekolahnya akhir-akhir ini, ketika mereka dipaksa memikirkan Ujian Nasional, si UN itu. Singkatan UN ini resmi, mengacu pada Lampiran A.9 di Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Mula-mula mereka mempertanyakan diadakan atau tidak diadakannya UN, yang ternyata jawabannya tegas, UN pasti diadakan. Akibatnya mereka semua dipaksa kelabakan sehingga sibuk kelayaban di internet berburu POS (Prosedur Operasi Standar) UN, karena tanpa memegang ini sebagai implementasi Pemendiknasnya, mereka akan benar-benar blank. Percayalah, budaya menunggu petunjuk dari atasan itu tetap kental di dunia pendidikan. Entah itu petunjuk teknis atau petunjuk pelaksanaan.

Apa sih hebatnya POS UN 2010? Tidak ada, kalau yang dimaksudkan adalah berjenis-jenis UN, seperti UN Utama, UN Susulan, dan UN Ulang.

Tapi ada yang menarik memang, yaitu UN tahun 2010 ini dapat diikuti oleh mereka yang dinyakan tidak lulus pada UN tahun 2008 atau UN tahun 2009.

Ini jadi mengingatkan saya, ketika BSNP mengadakan UN ulang bagi beberapa SMA di Jatim yang siswanya tidak lulus 100 persen. Waktu itu, keputusan BSNP dinilai tidak adil dan tidak mendidik. Kebijakan itu melukai dan membuat dendam hati para pelajar yang tidak lulus di sekolah lain.

Oleh Kuswiyanto, seorang anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ditambahkan, bahwa keputusan BSNP itu dinilai menunjukkan arogansi BSNP dan tindakan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Pasalnya, di tahun 2009 itu tidak ada kebijakan yang juga memberikan kesempatan UN ulang untuk pelajar di sekolah-sekolah lain yang dinyatakan tidak lulus UN.

Ampun pemerintah, apakah karena kritikan pedas itu, maka di POS UN 2010 ditambahkan aturan baru guna mengantisipasi kalau-kalau kejadian serupa terulang kembali? Atau, apakah sebagai penebus dosa masa lalu, maka kalian kemudian memberikan tambahan aturan berikut ini:

@Peserta yang tidak lulus UN pada tahun pelajaran 2007/2008, dan/atau 2008/2009 yang akan mengikuti UN tahun pelajaran 2009/2010: a. harus mendaftar pada sekolah/madrasah asal atau sekolah/madrasah penyelenggara UN;b. menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau hanya mata pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 75 Tahun 2009. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari hasil ujian.

Dan @Persyaratan Peserta Ujian Nasional Ulangan: Peserta UN yang tidak lulus UN utama termasuk susulannya pada tahun pelajaran 2009/2010 dapat mengikuti UN ulangan pada seluruh atau sebagian mata pelajaran dengan nilai di bawah 5,50 yang dipilih. Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi.

Aturan yang ditambahkan itu bagi saya memiliki makna, bahwa siswa peserta UN tidak perlu cemas bila dinyatakan tidak lulus. Mereka dijamin bisa mengikuti ujian ulang, dan itupun hanya untuk mata pelajaran yang nilainya tidak mencapai ketentuan. Kalau ternyata masih ada siswa yang tidak lulus juga, kalian mau dunk tahun depan ikut UN lagi. Toh gratis, semua biaya UN senantiasa ditanggung pemerintah.

Saatnya Guru Bawahan Butuh Guru Atasan yang Sempurna

2009-12-20T15:38:00.000-08:00

Guru bawahan yang berani dan jujur akan mau mengatakan, bahwa guru atasan (kepala sekolah) perlu banget bisa mewakili sosok yang sempurna. Perubahan cepat dan kompleks dalam dunia pendidikan di era teknologi informasi komunikasi ini menuntut kompetensi guru atasan yang semakin diperluas, ketimbang sekedar sebagai seorang pemegang surat keputusan (SK) menjadi kepala sekolahnya para guru bawahan.

Diantara sekian banyak guru atasan yang panas telinganya dengan pernyataan di atas, dan marah-marah karena merasa disepelekan, pasti satu atau dua orang masih ada guru atasan yang sangat menyadari keterbatasannya. Dan di tengah-tengah keterbatasannya itu, ia mampu memanfaatkan keahlian guru bawahannya. Sehingga dengan begitu ia bersama-sama guru bawahannya dapat selalu memiliki komitmen yang kongruen.

Ihwal tersebut dalam bahasa para pakar adalah mereka mesti mengeksplorasi bersama-sama berbagai permasalahan, dan memberikan peluang yang luas sebagai partner belajar dalam merumuskan solusi. Visi, skills, insentif, sumberdaya, dan action plan sekaligus menjadi modal utama dalam melengkapi sinergi antara guru atasan dengan guru bawahan itu.

Untuk itu, seorang guru atasan membutuhkan sebuah tim handal yang siap memberikan bantuannya menyempurnakan kinerjanya sebagai seorang kepala sekolah. Ia harus mampu merekrut para guru bawahan dan tenaga kependidikan ke dalam sebuah tim yang solid di dalam situasi apapun.

Meskipun, yang sering terjadi adalah, pada saat baru diangkat para guru bawahan anggota tim itu memang terlihat kompak dan bersemangat. Tetapi dalam perjalanan, kalau mereka tidak saling mengenal kepribadian masing-masing dan kurang respek satu sama lain, maka suatu saat semangat mereka bisa berubah menjadi negatif.

Ampun guru atasan, itu mesti diwaspadai. Apalagi kalau masing-masing mempunyai misi sendiri-sendiri. Alih-alih berkolaborasi memecahkan masalah, malah merusak menghalangi jalannya program sekolah. Dan di sinilah kepemimpinan seorang guru atasan yang tidak hanya mengandalkan SK kepala sekolah harus berperan secara sempurna.

Guru Swasta Sangat Tak Berharap Punya Banyak Peluang pada Sertifikasi Guru 2010

2009-12-08T07:31:00.000-08:00

Ada banyak birokrat kantoran dalam dunia pendidikan mengatakan bagaikan seorang hakim yang berhak memutuskan, bahwa Guru Swasta tidak penting, hingga bertahun-tahun membiarkan mereka dimarjinalkan, sampai lebih-kurang 2 tahun menjelang kiamat (?!) sekarang ini.

Tipe pejabat ini tergolong manusia sombong dan menganggap Guru Non Swastalah yang paling berkualitas. Guru Swasta itu tidak penting, dianggap semuanya penuh dengan kekurangan, dan tidak profesional.

Saya kutip dari beberapa pakar, kalau ingin menghakimi orang lain, diri sendiri harus cerdas secara subjektif. Tapi kecerdasan subjektif terbatas, untuk itu ia harus bisa terbuka, toleran, mau mendengar kebenaran-kebenaran yang lain.

Hakim yang bodoh adalah hakim yang berkaca mata kuda yang hanya melihat satu arah dan tidak mau melihat dan mendengar arah kiri, kanan, dan belakang. Sejarah membuktikan, penghakiman seperti ini telah menghukum mati ilmuwan-ilmuwan potensial seperti Socrates, Galileo, Bruno, dan ribuan lainnya.

Dunia pendidikan kita, dirugikan dengan dihakiminya guru-guru swasta itu, meskipun mereka memang tidak dihukum mati, tapi tidak diberdayakan optimal, karena senantiasa dimarjinalkan.

Para penguasa dunia pendidikan, birokrat kantoran, tidak peka rasa keadilannya. Kepada Guru Swasta tidak diberi kesempatan sama dengan Guru Non Swasta. Ini berjalan bertahun-tahun. Coba hitung, berapa minimnya Guru Swasta yang berkesempatan dikirim ke ToT, diklat-diklat, baik tingkat nasional maupun internasional dibandingkan dengan Guru Non Swasta. Jadi, wajar kalau mereka kalah unggul ihwal SDM.

Di sisi lain, dunia pendidikan kita seringkali tidak mau menghargai potensi Guru Swasta, padahal yang pintar juga tidak sedikit. Tetapi kepintaran dan kehebatan mereka tidak memperoleh harga dan penghargaan yang memadai. Karena, negara dan masyarakat terbelenggu dalam struktur berpikir yang tidak menghargai apa yang bukan berasal dari pemerintah.

Apakah sertifikasi guru dalam jabatan akan mengakhiri fenomena ini?

Ampun pemerintah, lihat saja cara kalian menentukan jumlah peserta sertifikasi guru dalam jabatan. Apakah alasannya kepesertaan Guru Swasta didiskriminasi? Tahun 2006 kosong, tahun 2007, 2008, dan 2009 jatah mereka maksimal hanya 25%.

Kenapa pada tahun 2010 tidak mungkin diubah menjadi 75% untuk guru swasta? Kalau ingin tahu sebabnya, tolong dibaca lagi dari awal.

Sesuaikan Penghasilan Guru dengan Apa

2009-11-28T21:11:00.000-08:00

Sesuaikan Penghasilan Guru dengan Apa

Oleh : Eddy Soejanto*)

Untuk melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial (UU nomor 14/2005 Guru dan Dosen Pasal 14 ayat (1) huruf a).

Artinya, penghasilan yang diterimakan kepada guru haruslah sejumlah penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, atau berupa pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan jaminan hari tua.

Ekspektasi yang digenggam para guru berdasarkan pasal tersebut memang sejalan dengan Pasal 40 ayat (1) huruf a dalam UU nomor 20/2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan, bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai.

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup minimum. Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara lain jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Lebih jauh dalam UU Guru dan Dosen diatur mengenai kebutuhan hidup minimum seorang guru, yang disesuaikan dengan Pasal 15 ayat (3), dan diikuti Pasal 17 ayat (2), serta Pasal 19.

Secara garis besar, baik guru PNS maupun guru swasta setidak-tidaknya memiliki hak mendapatkan penghasilan sesuai dengan Standar Nasional berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, dan maslahat tambahan. Untuk tiga item ini guru PNS mendapatkannya dari pemerintah, sedangkan guru swasta dari lembaga penyelenggara pendidikan swasta yang menaunginya.

Belum cukup dengan itu, pemerintah dan pemerintah daerah masih diharuskan lagi memberikan penghasilan lain kepada guru, berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru, dan ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, yang dana-dananya dianggarkan dalam APBN atau APBD.

Nukilan bunyi pasal-pasal di atas menunjukkan, betapa bersungguh-sungguhnya bangsa ini dalam mencoba mewujudkan hak-hak guru menjadi sejahtera.

Dan lagi, jika berdasarkan peraturan perundang-undangan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, maka dikotomi guru itu sebenarnya tidak ada.

Oleh karena itu, dukungan dan dorongan kuat dari pemerintah dan pemerintah daerah menjadi urgen, sehingga apapun yang menjadi dasar untuk menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan segala peraturan perundang-undangan yang menyentuh hajat hidup para guru, terkait penghasilan mereka demi kesejahteraannya, jangan pisahkan antara guru PNS dan guru swasta.

*)Eddy Soejanto pemerhati pendidikan.

Ganti Atasannya Kalau Bawahan Gagal

2009-11-27T18:37:00.000-08:00

Ganti Atasannya Kalau Bawahan Gagal

Oleh : Eddy Soejanto

Kualitas pendidikan nasional kita masih terpuruk? Kalau jawabannya iya, maka ini artinya para pihak yang terkait sulit beranjak dari pendapat, bahwa penyebab kegagalan peningkatan mutu adalah para guru yang melaksanakan proses pembelajaran di ruang-ruang kelas. Nyaris tidak pernah diakui sebagai akibat kegagalan para kepala sekolah/madrasah.

Padahal mereka memiliki tanggungjawab membimbing, mengarahkan, dan memimpin para guru untuk bertindak, berpendapat, atau mencapai tujuan. Tidak pernah ditarik kesimpulan tegas atau diungkapkan secara luas, bahwa kegagalan para bawahan adalah akibat dari kesalahan manajemen atasan.

Guru-guru efektif mesti dihasilkan dari kepemimpinan efektif dari seorang kepala sekolah/madrasah. Dan sekolah/madrasah menjadi efektif ketika memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan school based management. Esensi manajemen bercirikan kemandirian dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu harus berlaku sampai kapanpun bagi sekolah/madrasah itu, walau sekarang menyandang status apapun. Entah SSN, entah RSBI.

Seorang pelatih sebuah tim diangkat dengan tujuan memenangkan kejuaraan. Kalau timnya kalah, maka bukan tim itu dibubarkan dan para pemainnya diberhentikan, tetapi pelatihnya yang dipecat. Belajar dari fenomena ini, maka ketika kegagalan menimpa dunia pendidikan, justru atasan para gurulah yang harus dipertimbangkan kembali kedudukannya. Bukan malah nasib para guru yang dipermainkan dengan ancaman memberhentikan tunjangan profesi dan semacamnya.

*)Eddy Soejanto, pemerhati pendidikan

Menyorot Keribetan Sekolah/Madrasah Swasta Kapanpun Ditinggal Guru-Gurunya Menjadi CPNS

2009-09-04T18:23:00.000-07:00

Dalam Rakor pengadaan CPNS Tahun 2009, bulan Juli 2009 yang lalu di Jakarta, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufiq Effendi di tengah-tengah pengarahannya menyebutkan, bahwa sebanyak 78.576 formasi disediakan untuk tenaga honorer. Jumlah ini merupakan pemenuhan penyelesaian tenaga honorer yang telah diangkat sejak tahun 2005 – 2008, yang jumlahnya sudah mencapai 837.312. Dengan demikian masalah tenaga honorer selesai tahun 2009 ini.

Untuk pelamar umum, secara nasional diprioritaskan memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga teknis yaitu penyuluh pertanian, penyuluh KB, tenaga penegakan hukum (jaksa dan hakim), tenaga teknis dalam rangka memenuhi standar internasional, instruktur pelatihan pegawai pada daerah-daerah pemekaran dan perbatasan.

Belajar dari hal tersebut di atas, dalam konteks sekolah/madrasah ini hanyalah pengulangan sederetan peristiwa yang terjadi hampir setiap tahun, yaitu ketika guru-guru dilepaskan atau diterima karena status baru mereka sebagai CPNS.

Namun, bagaimana bila yang pergi itu adalah guru-guru dari sekolah/madrasah swasta? Mereka angkat kaki meninggalkan sekolah/madrasah swasta, karena perubahan status menjadi guru CPNS mengharuskan mereka menerima pengangkatan di tempat tugas baru, yaitu sekolah/madrasah negeri. Bagi kebanyakan kepala sekolah/madrasah swasta, fenomena ini selalu menjadi bagian dari bangkitnya perasaan yang mengingatkan, bahwa seakan-akan sekolah/madrasah swasta hanya berperan dan berfungsi sebagai batu pijakan buat guru-guru itu untuk meloncat ke arah sekolah/madrasah negeri.

Terlepas dari pelbagai alasan yang melatar-belakangi mengapa guru-guru itu mau menjadi CPNS, kenyataan tersebut bagi kepala sekolah/madrasah swasta merupakan dilema yang tidak bisa dipungkiri. Perekrutan guru-guru CPNS baru itu, yang dilaksanakan di tengah-tengah tahun ajaran menjadi faktor eksternal kuat yang mendorong gagalnya pengoptimalan manajemen perencanaan sekolah/madrasah swasta. Apalagi bila mereka itu adalah guru-guru handal, maka kepergian mereka selalu menimbulkan turbulensi dalam upaya mewujudkan efektivitas proses pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan.

Oleh karena itu, sangat disesalkan apabila dalam kebijakan rekrutmen guru CPNS oleh pemerintah dan pemkab/pemkot ini tidak disertakan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penugasan guru-guru CPNS baru itu di awal tahun ajaran. Sebab, selama ini implementasinya didominasi oleh sikap beberapa kepala sekolah/madrasah negeri yang tergesa-gesa menugasi guru CPNS baru itu untuk langsung mendapatkan jam mengajar.

Dampak dari tindakan mereka ini adalah munculnya kesulitan pihak sekolah/madrasah swasta yang ditinggalkan guru-guru CPNS baru itu untuk dapat segera menormalkan keadaan. Sebab, satu-satunya cara adalah mengangkat lagi guru baru non-CPNS guna menggantikan mereka. Meskipun demikian selalu tidak gampang menemukan solusi, bila mereka yang pergi itu mengampu mata pelajaran yang ketersediaan gurunya tipis, serta mereka pun mewariskan banyak jam mengajar sampai melebihi ketentuan 24 jam.

Alih-alih membantu meringankan himpitan beban memecahkan persoalan ini, beberapa kepala sekolah/madrasah swasta justru merasakan bebannya diperberat oleh sikap dingin beberapa orang kepala sekolah/madrasah negeri yang menerapkan disiplin kaku dan kikir dalam membagikan sedikit waktu bagi guru-guru CPNS baru itu dengan sekolah/madrasah swasta di mana mereka semula berasal.

Sebagai contoh, kebanyakan guru CPNS baru itu hanya dibebaskan paling banyak dua hari untuk melanjutkan apa yang sudah dimulainya di sekolah/madrasah swasta tempat di mana mereka berasal. Bahkan ada kepala sekolah/madrasah negeri yang secara telak mengikat kencang guru CPNS baru itu dengan hanya memberi waktu kosong satu hari. Inipun ditujukan agar mereka dapat mengikuti MGMP, bukannya memberikan kesempatan mengajar di tempat lain.

Seyogianya, kepala sekolah/madrasah negeri bisa lebih bersikap lunak. Sikap ini dapat ditunjukkan dengan kebijakan sedikit mau berbagi solusi dengan kepala sekolah/madrasah swasta mengatasi persoalan mereka, dengan tetap memperbolehkan guru-guru CPNS baru itu melanjutkan mengajar di sekolah/madrasah swasta tempat mereka semula berasal, sampai habis waktu tahun ajaran.

Namun kebanyakan kepala sekolah/madrasah negeri bersikeras, bahwa tidak ada diktum aturan yang menyebutkan hal di atas. Dengan argumen takut menyimpang dari melaksanakan peraturan perundang-undangan ini, maka sikap mereka dari kaca mata kepemimpinan seakan-akan menjadikan persoalannya seperti adu kekuatan sambil secara arogan menepuk dada, siapa sekarang berkuasa atas guru-guru itu. Nah, kalau sudah begini solusi menang-menang tidak akan pernah dicapai. Kapanpun.

Di sisi lain, kita harus tetap berkeyakinan, bahwa tentu masih ada kepala sekolah/madrasah negeri yang mampu bersikap bijak dan luwes. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang mau dan mampu memahami, bahwa apapun situasinya sekolah/madrasah swasta adalah mitra. Mereka memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kepala sekolah/madrasah swasta agar tetap mempertahankan guru-guru CPNS baru itu untuk menyelesaikan tugasnya hingga habis tahun ajaran yang tengah berjalan. Inilah solusi menang-menang yang sangat diharapkan oleh kepala sekolah/madrasah swasta. Kapanpun.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

Mengguncang Kebiasaan Lama dengan Berubah Menjadi Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSMABI)

2009-06-27T20:22:00.000-07:00

Mengguncang Kebiasaan Lama dengan Berubah Menjadi
Rintisan SMA Bertaraf Internasional (RSMABI)

Oleh: Eddy Soejanto*)

Tidak perlu diragukan lagi, bahwa setiap guru mengerti makna perubahan. Sebab, tuntutan menjadi agen perubahan, bagi guru bagaikan permintaan menghapalkan materi pembelajaran yang tak akan pernah terlupa ketika disampaikan di ruang-ruang kelas. Hanya saja mereka masih dituntut untuk tetap mengingat, bahwa setiap perubahan selalu terkait dengan usaha membentuk ketrampilan yang mula-mula akan terasa asing.

Perasaan asing menghadapi perubahan dengan tuntutan menguasai kecakapan baru itu tidak membedakan guru senior maupun yunior. Kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah mereka yakini kegunaannya jadi terguncang, karena mau tidak mau mesti ditinggalkan. Dan kalau perubahan tersebut adalah sebuah pergantian status dari SSN menjadi rintisan menuju sekolah bertaraf internasional, RSMABI, maka ini jelas membutuhkan kesadaran, pengorbanan, pengabdian, dan latihan tersendiri sampai semua guru mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan.

Di samping itu, dalam menghadapi perubahan yang bernama RSMABI, bukan guru yang terhebat yang mampu survive melainkan guru yang paling adaptif. Yaitu mereka yang selalu berhasil menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan. Oleh karena itu, guru harus mau membuka diri menghadapi berbagai kemungkinan baru dan cara baru untuk berubah. Perubahan tidak akan terjadi dengan mudah. Tidak ada yang namanya perubahan kilat dan instan dalam dunia pendidikan. Jadi, guru mesti bersiap-siap meninggalkan kebiasaan lama, tabiat masa lalu. Sama halnya dengan memakai sepatu lama, meski terasa nyaman, sudah terbiasa, meyenangkan, harus dilepas saat diharuskan memakai yang baru, walau menahan sakit ketika terpaksa mengalami lecet di kaki.

Implementasinya dalam sebuah RSMABI, guru antara lain mesti mau berkorban meninggalkan kebiasaan merokok. Ia harus menghargai tinggi kebersihan. Dan ia akan berada dalam kesejukan lingkungan, bukan hanya oleh sejuknya udara ber-AC, tetapi justru karena rindangnya lingkungan. Ini baru tuntutan atas kenyaman indera, bersifat fisik, belum lengkap bila tidak mengarah kepada pemenuhan hasrat rohani yang dituntun oleh sikap keprofesionalan demi terus mencapai kemajuan dalam perubahan itu.

Bagaimana dengan kepala sekolah RSMABI? Sudah barang tentu ia yang dituntut lebih dulu untuk mampu melakukan antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya bias atas perubahan yang terjadi. Untuk itu, ia memulai dengan menganalisis perubahan-perubahan yang sedang berlangsung dan menyajikan tanggapan yang tepat. Sungguh patut disyukuri, bila ia sendiri yang memprakarsai perubahan-perubahan penting dan mengatasi secara bijak terhadap penolakan atau perlawanan atas perubahan tersebut. Dengan demikian dalam rintisan menuju SMA bertaraf internasional itu, meskipun timbul guncangan dan gejolak, manajemen akan terus berjalan efektif disertai kepastian menggapai visi dan misinya.

Namun, perubahan apapun pasti memiliki risiko gagal. Ini harus diperhitungkan, agar semua yang terlibat tidak gegabah dan lupa diri. Juga tidak perlu gentar, sebab gagal melakukan hal-hal besar itu tetap lebih terhormat daripada berhasil melakukan hal-hal kecil. Orang-orang yang gagal melakukan hal-hal yang besar sudah pasti berhasil melakukan hal-hal kecil (Mario Teguh, 2008)

Cara pandang Mario Teguh ini mengungkapkan, bahwa pada titik di mana kepala sekolah, tenaga administrasi sekolah, dan guru-guru RSMABI mencapai tingkat kompetensi tertinggi, belum menjamin mereka dapat mengendalikan setiap situasi yang muncul dalam perubahan itu, dengan cara yang paling memuaskan. Tetapi, setidak-tidaknya mereka sudah memperoleh sebuah kepastian. Yaitu, mereka sudah memiliki seperangkat tingkat pengetahuan yang baru. Ini pengalaman amat berharga yang membuat mereka mampu memetakan cara-cara baru pula, untuk menyikapi keadaan yang bakal dihadapi ke depan.

*)Eddy Soejanto adalah pemerhati pendidikan.

Potret Konflik antara Atasan dan Bawahan

2009-02-26T00:37:00.000-08:00

Sampai kini masih terasa goresan luka di otak memori, karena disilet tajamnya ucapan seorang petinggi sebuah lembaga pendidikan yang terang-terangan menyalahkan para pendidik, sebagai bawahannya, bahwa para guru dikatakan sebagai penyebab utama terpuruknya kualitas pendidikan. Padahal setiap petinggi semestinya tahu, bahwa dalam melaksanakan proses manajerial dan memimpin organisasi apapun, selalu mungkin dijumpai kesalahan, tetapi juga dapat dicarikan solusinya.

Jadi, ketika bawahan menjalankan perintah atau tugas atasannya, kemudian mereka berbuat kesalahan atau kekurangan, tentunya pikiran bijak atasan adalah bagaimana itu dapat segera diperbaiki atau disempurnakan. Bukannya menggunakan kesalahan atau kekurangan itu sebagai dalih hebat agar atasan senantiasa bisa seenaknya berposisi membina kelemahan-kelemahan bawahan, akan tetapi sebaliknya bawahan tanpa daya wajib bersikap toleran atas kekurangan atau kesalahan atasannya.

Memang tidak gampang mengembangkan suatu manajemen yang memiliki kecenderungan untuk mudah memaklumi kesalahan atau kekurangan para bawahan, ketimbang langsung mencela dan mencemoohkan. Tetapi apabila pihak atasan dapat menjaga komunikasi terbuka, sehingga mampu menciptakan dialog tentang masalah-masalah penting dengan melibatkan semua pemegang peran, maka dijamin akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap aspirasi bawahan, atau tujuan yang nyata dari kepemimpinan atasan.

Dengan demikian, atasan akan terhindar dari kondisi mudah tersulut kemarahan atas perilaku salah para bawahan. Toh bawahan tidak mungkin balik memarahi atasannya, walau berhasil menemukan kesalahan atasan sebesar apapun. Malahan para bawahan yang selalu diminta bersabar, berpikir positif, dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Tapi para atasan sering tidak ingat ketika para bawahan diabaikan dan tidak diajak berbagi tanggungjawab begitu saatnya tiba di mana lembaga harus menentukan arah kebijakan dan mengambil keputusan penting. Misalnya ketika suatu saat terjadi perubahan pimpinan, di mana seorang pemimpin lembaga pendidikan dipromosikan tidak mengikuti jalur karier tradisional, melainkan secara tiba-tiba melejit ke puncak pimpinan, karena yang lain dianggap tidak cakap dan kurang nge-trend.

Bawahan seringnya hanya diminta menonton fenomena itu. Maka ketika pimpinan yang baru membalikkan situasi, di mana ia yang lebih yunior tiba-tiba menjadi atasan para seniornya, terjadilah tindakan-tindakan yang jelas-jelas melibas senioritas. Ini tentunya akan lebih menyakitkan lagi bagi mereka yang telah cukup lama merasa sebagai senior. Akibatnya, antara para senior dengan atasannya bisa muncul ketak-sepahaman, sebab pola hubungan atasan-bawahan menjadi sedikit kacau. Maka ketika mulai timbul perasaan tidak senang mereka sebagai bawahan, semuanya akan diungkapkan dalam berbagai bentuk, sebagai pertanda bahwa mereka kurang menyukai situasi sekarang. Mereka pasti merasa, bahwa segala sesuatu yang sudah biasa di masa lalu tiba-tiba menjadi gelap, tidak jelas lagi.

Tetapi, atasan yang cerdik dan taktis akan mengatasai masalah tersebut dengan mengelola manajemen konflik yang tidak membutuhkan waktu terlalu banyak untuk menormalkan keadaan. Demi alasan perubahan dan kemajuan, atasan akan memunculkan naskah kontrak demi kontrak amanah agar segera ditanda-tangani oleh para bawahan. Katakan dalam kontrak itu bagaimana bawahan harus memiliki komitmen tinggi kepada lembaga dan tidak boleh diingkari, maka nyali bawahan akan segera menciut untuk selanjutnya mereka pasti takluk. Dan otomatis bawahan segera menyatakan diri menjadi pengikut atasan yang taat. Meskipun bukan seperti ini yang dikehendaki oleh UU Guru dan Dosen dalam mengatur hubungan kerja atasan bawahan.

Sebab, dalam undang-undang tersebut (Pasal 1, ayat 7 dan 8) yang diperlukan dalam membangun hubungan kerja bukan sebentuk kontrak amanah, tetapi sebuah perjanjian kerja. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan yang disebut pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen, karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Guru-Guru Juara atau Juaranya Guru-Guru

2009-01-19T05:47:00.001-08:00

Guru-guru juara. Ada kebanggaan tersendiri bisa berteman dengan mereka, meskipun mereka itu biasanya dari jenis manusia yang tidak gila hormat. Mereka dihargai karena prestasi yang diraihnya. Prestasi itu mereka ukir dengan mendapatkan penghargaan dari memenangkan lomba kepiawaian menunjukkan kompetensi. Bahkan ada yang berkali-kali, dan orangnya dari dia ke dia juga, seakan-akan memberikan sinyal, bahwa di Ponorogo ini kekurangan guru yang mampu memiliki kompetensi sekaliber dia.
Dari guru-guru juara dapat diambil hikmah, bahwa membina hubungan baik antara sesama guru, atau dengan atasannya, atau dengan bawahannya, dan memiliki strategi penanggulangan jika menghadapi masalah adalah kunci keberhasilan mereka. Kiat ini terasa terlalu umum sifatnya, tetapi rinciannya dapat kita peroleh melalui kajian atas sepak-terjang mereka di dunia pendidikan.
Walaupun akhir-akhir ini beberapa dari mereka mengurangi aktivitasnya mengikuti lomba, alih-alih kehabisan energi guru-guru juara malah membaktikan kapasitas ‘jawara’-nya kepada para calon-calon juara. Mereka mulai menjalankan misi mencetak para calon juara secara rutin dengan metode membeberkan secara gamblang pengetahuan dan ketrampilannya menulis melalui motivasi di Ponorogo Pos. Bagaimana dengan kiprah mereka di dalam ruang-ruang kelas? Tentunya lebih seru dan mengasyikkan. Maka berbahagialah murid-murid yang sempat berguru langsung kepada mereka.
Bagi orangtua murid, kesuksesan guru-guru juara itu menunjukkan, bahwa untuk sukses dalam hidup ternyata ada faktor lain yang paling tidak sama pertingnya dengan IQ, yaitu kecerdasan emosional. Bahkan mereka bisa diyakinkan, bahwa untuk memanfaatkan atau mengembangkan kecerdasan kognitif sampai puncaknya, pada awalnya dibutuhkan kecerdasan emosional yang memadai.
Guru-guru juara memiliki kepekaan sosial yang besar. Hasil dari ‘olah rasa’-nya ini menyebabkan mereka mudah menjalani kehidupan secara efektif dan produktif. Mereka benar-benar orang yang tidak butuh sakit dulu untuk sembuh.
Belajar dari Rhenald Kasali (2006), kita jadi tahu guru-guru juara itu bisa meraih apa yang diperolehnya sekarang, setelah mereka berubah jauh sebelum guru-guru lainnya dituntut berubah oleh Sistem Pendidikan Nasional. Mereka tentu saja bukan pembangkang yang mau gampang saja, melainkan bertindak realistis dalam merespon stakeholders perubahan. Ini mengajarkan kepada kita, bahwa bukan yang terkuat yang mampu survive melainkan yang paling adaptif, yaitu mereka yang selalu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan.
Good is the enemy of great. Maksudnya, kalau seseorang menganggap prestasinya sudah baik, dan para pengikutnya merasa yakin mereka telah mencapai kondisi itu, maka mereka akan terhalang untuk berevolusi memasuki kondisi yang lebih baik. Peringatan yang dinyatakan oleh Rhenald Kasali (2006) ini perlu juga dipertimbangkan oleh guru-guru juara.
Jadi, dapatkah mereka selalu mengulangi keberhasilan? Sebab, tatkala sukses menyertai kita, kebanyakan dari kita sulit membuka mata atas keberhasilan yang sudah dicapai oleh orang lain. Dan baru menyadari untuk mulai melakukan perubahan justeru pada masa-masa sulit, di mana para kompetitor kita sudah jauh di depan. Maka jadilah juaranya guru-guru, dan tidak berhenti menjadi guru-guru juara.
Wallahu a’lam bish-shawab.

Bermutu Itu Mahal Nggak Usah Pake Nolak UU BHP Juga

2008-12-27T06:46:00.000-08:00

Sesungguhnya, nasihat yang benar kepada para orangtua siswa berbunyi: mencari sekolah bermutu adalah lebih bijaksana ketimbang mengejar-ngejar sekolah murah, tetapi menomor-duakan mutunya. Untuk itu, ketika berhadapan dengan tuntutan stakeholders pendidikan akan mutu tersebut, baik sekolah negeri maupun swasta tak akan berani mengelak. Langkah apapun pasti mereka tempuh, asalkan akhirnya mereka akan berkata dengan lantang, bahwa sekolah mereka memberikan pendidikan bermutu.

Namun, terkadang kita temukan juga yang kenyataannya teri mereka bilang kakap, atau sebaliknya, fisiknya sudah segede kakap, citarasanya hanya sekelas teri.
Seseorang secara mudah dapat menilai mutu sekolah dari dua sisi, yaitu akademik atau non akademik. Suatu sekolah tidak disangsikan mutunya, apabila mampu mencuatkan segudang prestasi akademik. Misalnya, rata-rata nilai ujian nasional tinggi, memenangi berkali-kali lomba karya tulis ilmiah, menjadi juara dalam berbagai event olimpiade mata pelajaran, dan dalam pergaulan sehari-hari siswanya menunjukkan pola pikir yang kritis, kreatif, ilmiah dll.

Untuk sisi non akademik, mutu tinggi suatu sekolah dapat dirasakan ketika kita berkunjung ke sekolah tersebut, sehingga melihat langsung bagaimana proses pembelajaran dilaksanakan. Misalnya, kita bisa mengamati disiplin para siswa di dalam dan di luar kelas, juga terhadap nilai-nilai sosial atas kejujuran, solidaritas, toleransi, iman dan taqwa, serta bagaimana prestasi mereka di bidang olah raga, kesenian, kepramukaan dll, apakah telah diapresiasi dengan reward yang pantas.

Kita sebagai stakeholders pendidikan menilai sekolah hanya dari sisi akademik atau non akademik saja belum cukup. Agar makin proporsional, kita pun perlu mengukur efektivitas proses pembelajaran di sekolah tersebut dengan membandingkan antara input dan output siswa. Bila masukan bagus keluaran juga bagus, berarti prosesnya standar. Masukan bagus keluaran rendah mutunya, pasti kesalahan terletak pada prosesnya. Masukan rendah, keluaran juga tetap rendah, kemungkinan prosesnya asal jalan. Tetapi, bila masukan rendah keluarannya bagus, maka sekolah yang seperti ini sudah semestinya dipenuhi dengan guru-guru bermutu yang rajin mengajar ketimbang seminar.

Namun, ada satu hal yang tak berubah sejak dulu hingga hari ini, yaitu jika kita menghendaki sekolah bermutu, adalah wajib hukumnya menyiapkan saku tebal. Sekolah bermutu tidak akan diperoleh tanpa mengeluarkan biaya mahal lebih dahulu. Untuk itu, sungguh beralasan apabila kita menaruh curiga, ketika mendengar ada sekolah ber-Standar Internasional, memiliki sertifikat ISO dll, tetapi hanya berbiaya lokal. Sebab, bermutu itu mahal.

Itukah alasannya mengapa sekolah bermutu identik dengan sekolah mahal?
Bagi sekolah swasta, jawabannya mudah. Untuk dapat mencapai standar mutu yang diinginkan, sekolah swasta harus mendanai sendiri seluruh pembiayaan pendidikan, yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya-biaya itu tentu tidak sedikit. Dan tinggi rendahnya biaya juga masih tergantung dari keberhasilan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam melakukan advokasi pendidikan dengan memasilitasi sarana-prasarana sekolah-sekolah swasta agar segera sesuai dengan Standar Nasional, bahkan Internasional.

Sebab, jika uluran tangan subsidi Pemerintah/Pemerintah Daerah itu ditarik, alias tidak bersedia memasilitasi upaya terus-menerus meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, maka mekanisme pendidikan di sekolah swasta akan jatuh pada pengaturan yang sesuai dengan hukum pasar. Mutu akan dijual kepada stakeholders pendidikan yang mampu membeli. Tentunya dengan harga mahal, agar sekolah dapat menutup besarnya pembiayaan. Dan ujung-ujungnya, hanya orangtua kaya yang dapat menyekolahkan anaknya dengan pendidikan bermutu.

Keadaan seperti yang digambarkan di atas, akan menjadi semakin mencemaskan dan menakutkan masyarakat miskin, ketika akhir-akhir ini sekolah-sekolah negeri pun ikut bermain memahalkan biaya. Dalih mereka pun cukup kuat, yaitu penarikan dana dari orangtua siswa setinggi itu demi peningkatan mutu pelayanan. Bahkan semangat mereka menggali dana sampai melebihi pemungutan dana dari orangtua siswa di sekolah swasta. Padahal, untuk sekolah negeri seluruh biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal tentunya ditanggung oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Memang, kehendak manajemen sekolah membuat sekolah menjadi mahal tidak dilarang, asalkan dikelola tidak asal-asalan. Mereka harus mengiringi dengan peningkatan dan pengembangan semua sektor pelayanan terhadap siswa khususnya, dan terhadap guru, staf sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat pada umumnya. Perwujudannya mesti tak akan lepas dari mendirikan kelas-kelas elite dengan standar pelayanan tingkat VIP, seperti kelas kemitraan, atau kelas khusus yang lainnya. Kelas-kelas ini dibuat dengan kapasitas maksimal 20 - 24 orang siswa, ruangan ber-AC, fasilitas multi media lengkap, guru-guru menyampaikan pembelajaran secara bilingual, dll. Untuk kelas sehebat yang digambarkan ini tentu tak seorangpun berani meragukan, jika berbiaya mahal (Kalau murah, malah harus dicurigai) Dan dengan kelebihan dana biaya operasional kelas-kelas khusus tersebut, sekolah dapat mensubsidi kelas-kelas reguler, yang dioperasikan dengan biaya lebih murah, tetapi mutunya tidak dikurangi.

Jadi, bermutu itu mahal. Kalau Anda tidak percaya, cobalah menciptakan sekolah murah, agar mudah diakses oleh kalangan apapun, tetapi ada satu syarat, yaitu mutu akademik dan non akademiknya sekelas dengan sekolah elite. Apabila dengan upaya tersebut para orangtua siswa masih belum mampu juga menjangkau biayanya, jangan-jangan kesulitan para orangtua siswa ini disebabkan oleh kemerosotan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia. Kalau betul demikian realitanya, tentu kita berharap para pihak yang terkait mampu segera mengakhiri keadaan yang amat memprihatinkan ini.

Pelatihan Penyusunan Kurikulum Tahun Anggaran 2008 Ponorogo

2008-11-19T18:24:00.000-08:00

Senin, 17 Nopember 2008 bertempat di gedung Cadika, berkumpul seluruh pimpinan SMA, SMK, dan MA negeri dan swasta se Ponorogo. Mereka meliputi kepala sekolah/madrasah beserta para wakilnya yang membidangi kurikulum dan kesiswaan. Diprogramkan acara akan dilangsungkan dari pagi sampai sore.
Baru sekitar jam 12 siang acara diselesaikan, dimajukan empat setengah jam dari rencana semula. Bukan karena para peserta sudah tidak betah dan merasa tidak nyaman, tetapi karena para narasumber harus cabut jam satu siang ke Batu. Tentu saja tanpa dilakukan upacara penutupan sebagaimana formalnya. Sebagai gantinya, diberikan semacam aba-aba kepada semua peserta oleh seorang pengawas sekolah guna mengakhiri acara tersebut secara resmi.
Sebenarnya tema acaranya sendiri cukup memikat, yaitu Pelatihan Penyusunan Kurikulum (Workshop Penyusunan KTSP SMA/SMK/MA) Tahun Anggaran 2008. Namun, tempat acara yang semula direncanakan di gedung Korpri dan berlangsung tanggal 10 Nopember 2008 itu, boleh dikatakan sudah memenuhi sasaran, kalau yang dimaksudkan sukses adalah target jumlah peserta. Atau, perihal ketepatan waktu pada segala urusan membagi handout, snack, makan siang, dan uang transport yang berlangsung sangat kondusif.
Tetapi, secara jujur sulit dikatakan sukses, kalau indikator keberhasilan sebuah kepesertaan dalam pelatihan tidak dapat ditunjukkan. Dari buku Panduan Penyusunan Portofolio halaman 3 disebutkan, bahwa pelatihan disebut workshop atau lokakarya, jika sekurang-kurangnya dilaksanakan 8 jam dan menghasilkan karya. Pun pula bukti fisiknya harus berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara, disertai hasil karya. Kalau tidak, maka sertifikat workshop atau lokakarya yang tidak mencantumkan lama waktu pelaksanaan dan hasil karya, hanya dikategorikan sebagai forum ilmiah.
Di sisi lain, pencantuman kata Tahun Anggaran 2008, setelah kata Kurikulum menjadi terasa aneh di mata para wakasek kurikulum. Sebab, mereka sangat terbiasa dengan kalimat Kurikulum Tahun Ajaran, bukan Tahun Anggaran. Kalau toh kata Tahun Anggaran 2008 tersebut wajib dicantumkan guna menunjukkan darimana alokasi dana berasal, tentunya tidak perlu dimunculkan sebagai tema pelatihan. Kan bisa dibahas dalam laporan Ketua Panitia saja.

BEBAN KERJA GURU 24 JAM, BISA NGGAK?

2008-11-06T22:53:00.000-08:00

Duapuluh empat jam yang ini benar-benar tak sama dengan sehari semalam. Sebab, bunyi selengkapnya adalah beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka (Pasal 35 ayat 2, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu (RPP Guru Pasal 48 ayat 2, edisi Maret 2007) Dalam melaksanakan tugas pokok yang terkait langsung dengan proses pembelajaran, guru hanya melaksanakan tugas mengampu satu jenis mata pelajaran saja, sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam sertifikat pendidiknya.

Kalau nggak bisa dipenuhi?
Tanyakan kepada Kepala Sekolah Anda, sudah baca belum buku:
PEDOMAN PENGHITUNGAN BEBAN KERJA GURU(Baedhowi, Ditjen PMPTK, Depdiknas, 2008) yang berisikan rumusan perhitungan beban kerja/tatap muka dan ekuivalensi tugas tambahan guru dengan jam tatap muka.

Di buku itu lengkap sudah bagaimana kiat seorang kepala sekolah harus mampu
memenuhi beban kerja guru 24 jam
Kalau tetap nggak bisa?

Tanyakan pada rumput yang bergoyang.