Menjelang sekolah mengakhiri tahun ajaran dan hendak memulai tahun ajaran baru, kayaknya hampir setiap orangtua siswa tahu, meskipun tidak semua merasakan, bahwa pendidikan kok sepertinya sudah diperlakukan sebagai komoditas.
Buktinya, pendidikan diatur sesuai hukum pasar. Siapa yang mampu membeli, silahkan ambil barangnya dan siapa bisa membayar silahkan masuk. Celakanya, bila para siswa tidak bisa melunasi SPP dll yang dipersyaratkan, maka tidak dapat masuk di sekolah tersebut. Mereka yang sudah berstatus siswa pun tidak diperkenankan mengikuti ulangan semester, ujian dan sebagainya, selalu dikurangi atau dihilangkan hak-hak menikmati pendidikan seperti yang lainnya.
Halah, mengerti begitu tetap saja banyak orangtua berebut pengen menyekolahkan anaknya di sekolah favorit yang mesti mahal beayanya. Sebab, ada banyak janji pemberian beasiswa untuk orang miskin. Tapi dalam praktiknya sering mengecewakan, karena beasiswa hanya diberikan kepada amat sedikit orang miskin yang pintar saja. Lalu bagaimana nasib para orangtua siswa yang membeayai pendidikan anak-anak mereka yang tidak pintar dan mereka terlanjur miskin?
Kalau dikatakan ironis juga benar adanya, yaitu ihwal kucuran dana subsidi pemerintah untuk peningkatan mutu pendidikan. Jatuhnya lebih sering ke halaman sekolah-sekolah favorit, yang kebanyakan muridnya justeru pintar dan kaya.
Di sisi lain, rasa-rasanya pemerintah masih membiarkan rakyat semakin tidak mempercayai upaya penyelenggarakan pendidikan gratis. Bahkan dianggap bohong, dengan bukti dihadapkannya mereka terus-menerus dengan biaya sekolah yang menjadi semakin mahal. Padahal sebentar lagi para orangtua akan memasukkan kembali anak-anaknya ke sekolah baru.
Kalau terhadap rakyat seperti itu, bagaimana untuk berniat meningkatkan kesejahteraan guru, dan lain-lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar